Masyarakat Tagih Janji Dedi Mulyadi Gelontorkan Rp20 Miliar untuk Desa Tonjong Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Juni lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjanjikan pembangunan infrastruktur di Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon.

Tidak tanggung-tanggung, Dedi Mulyadi menjanjikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk desa di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini sebesar Rp20 miliar.

Namun, sampai dengan bulan Juli 2025 ini, janji pembangunan infrastruktur tersebut belum kunjung sampai.

Oleh sebab itu, masyarakat dan sejumlah pihak berharap agar janji dari Dedi Mulyadi segera direalisasikan.

Menurut Raden Hamzaiya SHum, belum terlihat tanda-tanda realisasi atau progres administratif yang bisa menjadi kepastian bagi masyarakat.

BACA JUGA:Tanyakan Perkembangan Kasus RSUD Linggajati, KDM Pastikan Segera ke Kuningan

BACA JUGA:Puluhan Tahun Tinggal di Translok Seuseupan, 50 KK Tagih Janji Penerbitan Sertifikat Tanah

Jangan sampai, janji manis yang diucapkan Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Desa Tonjong, menjadi preseden buruk, seperti halnya janji bonus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk tim Persib Bandung  yang ternyata tidak dapat dipenuhi sesuai harapan.

“Kami memahami proses perencanaan dan penganggaran memerlukan waktu dan prosedur. Namun, ketika sebuah janji sudah disampaikan secara terbuka oleh seorang kepala daerah, harapan masyarakat pun secara otomatis terbentuk.”

“Jika kemudian realisasinya lambat atau tidak jelas, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan,” katanya yang notabene aktivis muda Cirebon Timur yang turut mendampingi kunjungan Dedi Mulyadi saat di Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon.

Dia menjelaskan, Desa Tonjong sangat butuh perhatian khusus, terutama infrastruktur. Desa yang berada di ujung timur Kabupaten Cirebon dan wajah langsung Jawa Barat sudah sejak lama tidak tersentuh pembangunan.

BACA JUGA:Warga Japura Kidul Gotong Royong Bantu Mutmainnah, Gadis Sebatang Kara yang Mengalami Sakit Komplikasi

BACA JUGA:Tingkatkan Pelayanan Penumpang Kereta Api, KAI Daop 3 Cirebon Tangani Mud Pumping, Apa Itu?

 “Janji Rp20 miliar itu adalah titik harapan baru bagi warga Desa Tonjong. Kami bukan menekan, tapi mengingatkan, karena masyarakat di akar rumput sangat menaruh harapan besar pada janji tersebut,” tambahnya.

Hamzah mengingatkan, janji pemerintah kepada rakyat adalah kontrak moral yang seharusnya dijaga, bahkan jika kondisi anggaran mengalami perubahan.

Dalam situasi seperti itu pun, menurutnya, yang diperlukan adalah komunikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat.

“Kalaupun ada dinamika fiskal atau revisi perencanaan, sebaiknya disampaikan secara resmi. Jangan biarkan janji itu menguap tanpa penjelasan, karena yang paling terdampak adalah kepercayaan publik,” ujarnya.

BACA JUGA:Pencuri Tabung Gas LPG di Tuparev Kedawung Terekam CCTV, Nih Ciri-cirinya

Dia pun mendorong DPRD Provinsi Jawa Barat untuk turut aktif mengawal proses ini dan memberikan kejelasan kepada masyarakat Desa Tonjong mengenai status anggaran tersebut.

Ia menilai bahwa fungsi pengawasan DPRD sangat penting untuk memastikan tidak ada program prioritas yang tertinggal atau terabaikan.

“Kami percaya Gubernur Deddy Mulyadi memiliki komitmen kuat untuk mendorong pembangunan yang merata. Karena itu, kami juga yakin beliau tidak akan membiarkan harapan masyarakat di Cirebon Timur dibiarkan menggantung,” tuturnya.

Terakhir, Raden Hamzaiya menyatakan, masyarakat siap mendukung dan mengawal program-program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Semoga, komunikasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan warga desa bisa terus ditingkatkan demi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)

Sumber: