KNPI Apresiasi Kritik Ketua DPRD soal Jalan Rusak, Desak Pemkab Cirebon Utamakan Infrastruktur

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kritik tajam Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, terhadap Pemerintah Daerah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) mendapat dukungan dari kalangan pemuda.

Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Alvayn Zaen Gaga, mengapresiasi sikap tegas Ketua DPRD yang mendorong perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026.

Menurut Gaga, alokasi anggaran untuk belanja modal infrastruktur jalan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) saat ini masih jauh dari proporsional dan belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

"Sikap Ketua DPRD sangat tepat. Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak segera dibenahi, dampaknya akan terus meluas," tegasnya, Rabu (6/9/2025).

BACA JUGA:Rapat Mewah DPRD Indramayu Viral, Sirojudin: Undangan Dicabut

Gaga menilai, kerusakan jalan yang masih banyak dijumpai di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon sudah menjadi keluhan umum warga. Bahkan, tidak sedikit warga yang sampai melakukan demonstrasi karena perbaikan jalan tak kunjung dilakukan.

"Ini persoalan serius. Masyarakat terus menyuarakan hal yang sama: jalan rusak. Tapi sayangnya, Pemkab Cirebon belum juga memberi respons yang memuaskan,” tegasnya.

Ia mendorong adanya langkah konkret dan sinergi antara DPRD dan Pemkab dalam menyusun serta mengawasi anggaran daerah. Tujuannya, agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pengawasan harus diperkuat. Anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Infrastruktur jalan harus jadi prioritas, bukan sekadar wacana," tandasnya.

BACA JUGA:Video Kecelakaan di Perbatasan Majalengka-Indramayu Viral, Polisi Pastikan Bukan Karena Tawuran

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia SH MH, menyoroti alokasi belanja modal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dinilai belum proporsional.

"Dari total belanja daerah sebesar Rp4,39 triliun, hanya sekitar Rp362 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal. Dan dari jumlah itu, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp170 miliar. Ini jauh dari ideal," kata Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan, alokasi anggaran seharusnya minimal Rp300 miliar. Ia menegaskan bahwa jalan rusak tidak hanya menghambat mobilitas dan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa.

"Selama turun ke lapangan, mulai dari reses hingga pertemuan langsung, aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat adalah soal jalan rusak. Bahkan tak sedikit warga yang sampai berdemo karena tak kunjung ada perbaikan," terangnya.

BACA JUGA:Dilirik Australia, Kabupaten Majalengka Bakal Jadi Sentra Peternakan Sapi Modern

Ia menilai perencanaan anggaran harus bersumber dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar rutinitas pembagian anggaran antar organisasi perangkat daerah.

"Karena ini uang rakyat, maka penyusunan anggarannya harus mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan hanya sekadar bagi-bagi anggaran," tegasnya.

Ia juga meminta Pemkab Cirebon untuk mengevaluasi pos anggaran yang dianggap kurang prioritas, seperti kegiatan seremonial, agar bisa dialihkan untuk memperkuat sektor infrastruktur dan kesehatan.

"DPRD sepakat, prioritas APBD 2026 harus difokuskan pada pembangunan jalan dan sektor kesehatan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan daerah," pungkasnya. (sam)

BACA JUGA:Dilirik Australia, Kabupaten Majalengka Bakal Jadi Sentra Peternakan Sapi Modern

Sumber: