DPRD Kabupaten Cirebon Janji Perjuangkan Nasib Guru Madrasah Swasta

RADARCIREBON.COM - DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cirebon, Rabu (7/10/2025). 

Pertemuan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi para guru madrasah, terutama dari lembaga pendidikan swasta, terkait peningkatan kesejahteraan dan pemerataan perhatian dari pemerintah.

Ketua PGM Indonesia Kabupaten Cirebon Idris menyampaikan, masih banyak ketimpangan yang dirasakan guru madrasah swasta, baik dari sisi kebijakan maupun kesejahteraan. 

“Kami mewakili guru-guru madrasah swasta di Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa masih banyak regulasi yang belum berpihak kepada kami. Pengangkatan ASN lebih banyak dari madrasah negeri, sedangkan madrasah swasta belum terakomodir,” ungkap Idris.

BACA JUGA:Diperiksa terkait Kasus Gedung Setda, Mantan Wakil Walikota Cirebon Bilang Begini

BACA JUGA:Keren! Siswi Sekolah Garuda Kembangkan Aplikasi Pace Mob Berbasis Komik Digital

Idris menjelaskan, dari sekitar 7.900 guru madrasah di Kabupaten Cirebon, sekitar 6.000 di antaranya merupakan guru madrasah swasta yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal kesejahteraan dan dukungan pendanaan.

“Lebih dari 90 persen madrasah di Cirebon dikelola oleh yayasan swasta. Karena itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada mereka, termasuk alokasi anggaran untuk madrasah dan pesantren di daerah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH menyampaikan, apresiasi atas kedatangan PGM Indonesia dan menegaskan komitmen DPRD untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi para guru madrasah. 

Aspirasi itu akan dibahas melalui mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

BACA JUGA:Kecelakaan Maut Hari Ini di Tegalgubug Cirebon, Pengemudi Asal Jamblang Meninggal Dunia

“Kami memahami kondisi guru madrasah yang masih menghadapi kesenjangan kesejahteraan. Aspirasi ini akan kami komunikasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mudah-mudahan bisa kami bahas dalam RAPBD 2026,” ujar Sophi.  

Sophi juga menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp85 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kesehatan. 

“Kami memang sedang melakukan efisiensi besar-besaran, terutama untuk jalan dan kesehatan. Namun, bukan berarti aspirasi guru madrasah diabaikan. Kami akan mencari solusi terbaik agar kebutuhan mereka tetap mendapat perhatian,” tegasnya.

Sumber: