Diklaim Berhasil, Ketua DPRD Kuningan Kritik Program 100 Hari Kerja

BACA JUGA:Laga Timnas Indonesia vs China Dihantui Virus Covid-19

Dalam kesempatan tersebut, H Deden mengklaim Pemkab Kuningan telah menjalankan sejumlah program strategis dalam 100 hari kerja Bupati Dian dan Wabup Tuti.

Menurut Deden, tim pemerintah daerah menyusun kriteria capaian 100 hari kerja berdasarkan tiga hal utama: kebutuhan mendesak publik (terutama menjelang lebaran), ketersediaan anggaran dalam APBD, serta realistis dilaksanakan dalam waktu singkat.

"100 hari itu waktu yang sangat terbatas, sehingga program yang dijalankan harus benar-benar terukur dan berdampak,” jelas H Deden.

Sejumlah capaian pun telah terealisasi, seperti keberhasilan mendatangkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa tiga unit dump truck dan satu unit beko untuk penanganan sampah.

BACA JUGA:IPB Cirebon Sukses Gelar TOEFL ITP Perdana

"Kita sedang dalam kondisi darurat sampah. Bantuan ini sangat membantu operasional di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, pemkab juga telah membangun jembatan penyeberangan bagi anak sekolah. Proyek ini juga berasal dari bantuan CSR. Di sektor pertanian, Kuningan berhasil mendapatkan bantuan Rp3 miliar dari Kementerian Pertanian.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah keberhasilan tim bupati dalam menegosiasikan kompensasi air dengan pihak Cirebon. 

"Sebelumnya stagnan tiga tahun, sekarang naik 40 persen,” kata Deden.

Deden juga menyoroti soal efisiensi anggaran. Ia menyebutkan bahwa defisit APBD berhasil ditekan dari Rp113 miliar menjadi Rp25 miliar pada tahun 2025. 

Namun, kondisi keuangan masih berat karena adanya beban tunda bayar sebesar Rp92 miliar yang merupakan bagian dari utang jangka pendek tahun anggaran 2024.

"Kalau bicara soal utang, jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar. Ini menjadi beban besar untuk tahun 2025," tegasnya.

Langkah efisiensi juga dilakukan dengan merelokasi empat SKPD ke kawasan KIC (Kuningan Islamic Center) di area Setda. 

Sumber: