PKS Desak Evaluasi Menyeluruh MBG di Kuningan, Sentil 6.000 Kasus Stunting

Termasuk memperjelas mekanisme pengawasan lintas sektor, serta melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam proses pemantauan.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Janji Perjuangkan Nasib Guru Madrasah Swasta

BACA JUGA:Diperiksa terkait Kasus Gedung Setda, Mantan Wakil Walikota Cirebon Bilang Begini

"Program MBG jangan sekadar menjadi proyek seremonial. Harus ada kehadiran nyata negara dalam memastikan anak-anak kita menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak konsumsi," ujarnya menambahkan.

Selain menyoroti pelaksanaan MBG, Fraksi PKS juga menekan pentingnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menangani kasus stunting. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 6.000 bayi stunting dan sekitar 12.000 anak pra-stunting yang tersebar di Kabupaten Kuningan.

"Ini bukan angka kecil. Stunting adalah ancaman nyata bagi masa depan daerah kita. Jika tidak ditangani secara serius, dampaknya akan berlanjut pada lemahnya kualitas generasi penerus bangsa,” ungkap Kang Yaya dengan nada kritis.

Ia meminta agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada program populis, tetapi juga mengalokasikan anggaran secara proporsional dan berkelanjutan untuk menekan angka stunting.

"Kami ingin penjelasan konkret dari pemerintah daerah. Apa langkah strategis dan terukur yang sudah dilakukan? Karena bicara gizi bukan sekadar membagi makanan, tetapi soal keberlanjutan pembangunan manusia,” tandasnya.

Dengan sikap tegas ini, Fraksi PKS berharap program-program seperti MBG dan penanganan stunting benar-benar berjalan dengan prinsip kebermanfaatan dan keberlanjutan, bukan sekadar slogan politik tanpa hasil nyata.

Sumber: