Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Diduga Tanpa Uji Publik, Begini Sorotan LSM Frontal
LSM Frontal menyoroti Perbup Tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai tidak sesuai prosedur.-Ilustrasi dibuat dengan AI-
Jika dugaan tidak dilaksanakannya uji publik ini terbukti benar, maka hal tersebut bukan hanya persoalan administratif semata.
Lebih dari itu, kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Kini, masyarakat menanti langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Apakah proses penyusunan Perbup tunjangan DPRD akan dikoreksi dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka, atau tetap dilanjutkan dengan berbagai risiko yang mungkin timbul.
Yang jelas, dalam setiap kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
