Daya Motor

Mahasiswa Geruduk DPRD Kuningan, Desak Dewan Transparan dan Susun Perda LGBT

Mahasiswa Geruduk DPRD Kuningan, Desak Dewan Transparan dan Susun Perda LGBT

Aliansi BEM Se-Kabupaten Kuningan menggelar demo di Gedung DPRD Kuningan pada Kamis 12 November 2026. -Agus Sugiarto-radarcirebon.com

Ia juga mempersilakan mahasiswa maupun masyarakat untuk ikut memantau kinerja DPRD, terutama dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Nuzul mengarahkan masyarakat untuk mengakses portal resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai produk hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD.

"Produk hukum apa saja yang sudah dilakukan? Banyak, dan semuanya bisa dilihat secara transparan melalui JDIH DPRD," ujar Nuzul.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi pekerjaan lembaga legislatif.

DPRD Kuningan Godok Perda Perlindungan Perempuan hingga Kawasan Industri

Dalam kesempatan tersebut, Nuzul juga menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan tengah membahas sejumlah rancangan peraturan daerah strategis.

Beberapa rancangan regulasi yang sedang digodok berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, pengembangan sektor pariwisata, hingga pengembangan kawasan industri.

Rancangan peraturan daerah tersebut berasal dari berbagai jalur, baik melalui hak inisiatif DPRD maupun usulan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.

BACA JUGA:RSUD Linggajati Kuningan Jalani Reakreditasi, Bupati Dian Soroti Mutu Pelayanan dan Dokter Spesialis

Nuzul menyampaikan bahwa setiap rancangan regulasi perlu dikaji secara mendalam sebelum ditetapkan menjadi produk hukum.

Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan kritik dan masukan kepada DPRD.

Menurutnya, partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengingatkan lembaga pemerintahan agar tetap bekerja sesuai tanggung jawabnya.

Kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase

Berita Terkait