Mahasiswa Geruduk DPRD Kuningan, Desak Dewan Transparan dan Susun Perda LGBT

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kabupaten Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis 12 November 2026 sore.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi kinerja anggota dewan hingga penguatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Mahasiswa menilai DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Pemkab Kuningan Segel Wahana Playground Anak, Pengelola Diberi Waktu 3 Hari Urus Izin

Karena itu, anggota dewan diminta tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga menunjukkan kinerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk kontrol publik terhadap lembaga legislatif.

Mahasiswa ingin memastikan DPRD tetap menjalankan amanat sebagai wakil rakyat dan tidak kehilangan fungsi utamanya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam orasinya, massa menyoroti tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya dinilai harus dijalankan secara serius, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurut mahasiswa, fungsi legislasi tidak cukup hanya menghasilkan produk hukum. DPRD juga harus memastikan setiap peraturan daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang berkembang di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, fungsi penganggaran dan pengawasan perlu dijalankan secara maksimal agar program pemerintah daerah tidak menyimpang dari tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:Ormas Datangi Kejari Kuningan, Minta Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Dibuka Terang-terangan

"Kami tidak ingin gedung DPRD ini hanya menjadi tempat berkumpulnya para wakil rakyat, yang kehilangan makna sebagai representasi masyarakat," tegas salah seorang peserta aksi, Asep Kurniawan.

Mahasiswa juga meminta DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan.

Mereka menilai pembenahan diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat di lapangan.

Sumber: reportase