ASN Majalengka Kapan WFH? Begini Jawaban Sekda Aeron Randi

Sebab, pekerjaan mereka langsung berkaitan dan berhubungan dengan pelayanan publik.

Dengan demikian tugas para ASN berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat terutama di sektor administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. 

BACA JUGA:Cabai Merah Jadi Penyumbang Inflasi Tertinggi di Kota Cirebon

BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Terima 49 Nama Calon Pahlawan Nasional, Siapa Saja?

Nah, oleh karena itu, kebijakan WFH tidak bisa langsung diterapkan di daerah. Termasuk Majalengka.

“Kami harus pastikan dulu tidak ada gangguan terhadap layanan publik. Kalau pun nanti diterapkan, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang jelas,” imbuhnya.

Namun demikian, dia juga memastikan bahwa Pemkab Majalengka sangat terbuka untuk terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan dengan kebijakan provinsi.

“Untuk kondisi sekarang, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah provinsi sekaligus melakukan kajian internal,” pungkas Aeron.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengumumkan kebijakan baru mengenai sistem WFH.

KDM juga menunjuk lima daerah dengan beban berat APBD, harusnya ikut menerapkan WFH. Termasuk Kuningan dan Majalengka.

Hal itu disampaikan KDM di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025). 

“Kayaknya Bogor gak deh, sudah cukup APBD-nya. Tapi kalau Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka harus WFH. Kalau engga, beban APBD-nya berat. Provinsi aja WFH," tutur KDM.

Sumber: