Refleksi Masyarakat Sipil Indonesia di OGP Global Summit 2025: Diplomasi, Tantangan Lokal, dan Peran Parlemen

Masyarakat sipil juga menyoroti pentingnya peran parlemen. Selama ini, DPR cenderung pasif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, padahal parlemen seharusnya menerapkan prinsip keterbukaan dalam fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Keterbukaan parlemen (open parliament) berarti proses legislasi harus transparan, partisipatif, dan akuntabel. Publik berhak mengetahui bagaimana undang-undang disusun, bagaimana anggaran digunakan, dan bagaimana aspirasi rakyat diakomodasi. Keterbukaan parlemen adalah kunci mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Parlemen harus membuka diri, mulai dari proses legislasi, penggunaan anggaran, hingga kinerja parlemen, baik secara individu dan secara kelembagaan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis,” tegas Bona Tua, Deputi Direktur INFID mewakili koalisi masyarakat sipil.

BACA JUGA:Presiden Korea Selatan Dimakzulkan oleh Mayoritas Parlemen

Penutup

OGP Global Summit 2025 menjadi panggung global untuk merayakan inovasi tata kelola terbuka. Namun bagi Indonesia, forum ini menjadi upaya diplomasi masyarakat sipil untuk membawa nama baik, tetapi kontradiktif dengan realitas di dalam negeri yang menunjukkan penyempitan ruang sipil, lemahnya dorongan keterbukaan di level lokal, dan parlemen yang belum sepenuhnya terbuka.

Masyarakat sipil mendesak agar pemerintah segera memperkuat regulasi keterbukaan, mendorong penguatan daerah, dan memastikan parlemen menjalankan perannya disertai prinsip transparansi. Hanya dengan itu, Indonesia dapat kembali menjadi teladan global sekaligus menjawab kebutuhan rakyatnya sendiri.

 

Sumber: