Bermasalah dan Rugikan Negara Ratusan Miliar, Kementan Cabut Izin 2.039 Kios Pupuk Bersubsidi

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah resmi mencabut izin 2.039 kios selaku distributor pupuk bersubsidi karena bermasalah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi (rakor) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait evaluasi distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani, Senin 13 Oktober 2025.

"Masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2.039 kios distributor pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut," ucapnya.

BACA JUGA:Satreskrim Polresta Cirebon Bongkar Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Jumlahnya Fantastis

BACA JUGA:Stok Pupuk Bersubsidi Aman, 93,684 Ton untuk Jabar, DKI dan Banten

BACA JUGA:Pupuk Bersubsidi di Jawa Barat Sudah Tersalur 178 Ribu Ton

Dia mengungkapkan, pencabutan izin ini karena banyak laporan beserta keluhan para petani, mengenai indikasi permainan nakal para kios distributor sekaligus pengecer pupuk bersubsidi kepada petani.

Kendati demikian, apabila para kios pengecer pupuk bersubsidi merasa keberatan atas kebijakan ini, pemerintah membuka kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

"Namun, yang menganggap mereka merasa benar, boleh menyampaikan klarifikasi ke direksi PT Pupuk Indonesia, tetapi hari ini kita cabut, ini tidak boleh terjadi," kata Amran.

BACA JUGA:Setelah 6 Tahun, Buronan Kejari Indramayu Menyerahkan Diri, Kasus Pupuk Bersubsidi

BACA JUGA:Petani Kekurangan Pupuk Bersubsidi

BACA JUGA:Polres Indramayu Gagalkan Penyelundupan Pupuk Bersubsidi

Dia menjelaskan, selama satu tahun terakhir, sudah tercatat 30-an kios distributor pupuk yang dicabut.

"Namun ternyata setelah kami cek seluruh Indonesia, terdapat ribuan kios. Estimasi kerugian para petani itu mencapai Rp 600 miliar per tahun," terang Amran.

Total estimasi kerugian petani sebesar Rp 600 miliar tersebut, lanjut Amran, yang sudah ditemukan.

"Itu estimasi yang kita dapati, kalau yang tidak kedapatan? Jika 10 tahun berarti total sudah Rp 6 triliun. Kasihan petani kita, kita harus jaga mereka, ada 160 juta petani kita jaga," pungkasnya. (*)

Sumber: reportase