Hadiri Sarasehan Nasional MPR RI, Pemkot Cirebon Siap Ikuti Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur
Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati turut menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.-Promkopim Kota Cirebon -
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati turut menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Saresehan Nasional ini terselenggara berkat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Holiday Inn, Pasteur, Kota Bandung, Rabu 10 Desember 2025 dihadiri para kepala daerah dari seluruh wilayah Jawa Barat dan membahas pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA:Kalahkan Bangkok United 1-0 di GBLA, Persib Bandung Juara Grup G ACL 2025-2026
BACA JUGA:Ratusan Kepala Sekolah se-Ciayumajakuning Hadiri Bimtek, EBU Ungkap Kunci Transformasi Pendidikan
Melalui sarasehan tersebut, MPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tercipta pemahaman bersama mengenai mekanisme investasi, peluang keuntungan bagi investor, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat luas.
Sarasehan digelar juga untuk memberikan pemahaman mengenai instrumen obligasi daerah, sekaligus mendorong pemerintah kabupaten/kota mempertimbangkan skema pembiayaan inovatif guna mengatasi keterbatasan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan di Jawa Barat, obligasi daerah dipandang sebagai salah satu pilihan strategis untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur vital.
Pertemuan ini juga diarahkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah serta memetakan potensi dan tantangan di lapangan, sehingga kebijakan pembiayaan dapat diterapkan secara efektif dan tetap akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau di tengah pembangunan infrastruktur.
Gubernur juga menekankan bahwa program rumah subsidi, termasuk Program Tiga Juta Rumah, tetap harus mengikuti kebijakan moratorium pembangunan horizontal yang telah ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA:Bupati Eman Terbang ke Jepang! Majalengka Siap Dirombak Jadi Kota Paling Bersih di Indonesia!
Wakil Walikota Cirebon menilai sarasehan ini sangat relevan karena mengangkat isu percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, masih banyak daerah dengan tingkat kemandirian fiskal lemah hingga sedang, sehingga menghadapi kesulitan dalam mempercepat pembangunan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: reportase
- Share:
