Data Desil Warga Bermasalah? Komisi X DPR Targetkan BPS Perbaiki Maksimal 2 Minggu

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Komisi X DPR RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak cepat memperbaiki data desil masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

DPR menargetkan proses perbaikan data dapat diselesaikan maksimal dua minggu setelah masyarakat mengajukan sanggah melalui kanal yang telah disediakan BPS.

Target tersebut disampaikan dalam rapat bersama BPS yang berlangsung di DPR RI, Rabu 2 September 2026.

BACA JUGA:Data Desil Bermasalah, Selly Minta Timsus untuk Evaluasi Penerima KIP

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan percepatan perbaikan data menjadi penting mengingat data desil digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar dengan lebih tepat.

Karena itu, BPS didorong melakukan pemutakhiran data secara berkala. Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian pada data desil mereka.

“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” kata Hadrian.

Ia menilai mekanisme sanggah menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian, proses pemutakhiran data diharapkan tidak hanya bergantung pada pendataan awal.

Perbaikan secara cepat juga dibutuhkan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat terkini.

Anggaran BPS 2027 Ikut Jadi Sorotan

Selain persoalan data desil, rapat Komisi X DPR RI bersama BPS turut membahas kebutuhan anggaran lembaga tersebut untuk 2027.

Hadrian mengatakan BPS memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp6,4 triliun sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan 2027.

Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah program prioritas BPS yang belum terakomodasi dalam pagu anggaran tersebut.

Sumber: reportase