Tuntut Transparansi, Puluhan Wisudawan Menolak Wisuda Online

CIREBON - Puluhan wisudawan IAIN Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan demo tolak pelaksanaan wisuda yang dihelat secara daring (online) di Gedung FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan).

Mereka melayangkan sejumlah tuntutan. Diantaranya transparansi  dana wisuda yang dibayarkan dan menyesalkan pelaksanaan wisuda terkesan mendadak.

Sementara sejumlah pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon memimpin jalannya sidang senat wisuda, puluhan mahasiswa tersebut meminta Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Sumanta MAg untuk menemui. Namun hingga acara wisuda berakhir, Sumanta tak menemui para peserta aksi.

Usai sidang wisuda, para mahasiswa langsung mengadang mobil rektor yang hendak pergi. Usai melakukan negosiasi, pihak rektorat dan mahasiswa kemudian menyepakati untuk melakukan audiensi.

Baca Juga: 1 dari 1.477 Warga Kota Cirebon Terpapar Covid-19

Dalam audiensi, mahasiswa menuntut pihak kampus untuk mengkaji ulang pelaksanaan wisuda online yang menurut mereka dilaksankana dengan persiapan yang terburu-buru. Dan membuat pelaksanaan wisuda berjalan kurang maksimal.

Selain itu, mereka juga menuntut pihak kampus melakukan transparansi terkait hak dan kewajiban yang diterima oleh wisudawan.

Menjawab sejumlah tuntutan mahasiswa, Sumanta mengatakan, persiapan pelaksanaan wisuda online sudah dilaksanakan sudah cukup lama. Awalnya akan dilaksanakan secara offline pada bulan April, tapi tertunda karena adanya pandemi covid-19.

Pelaksanaan wisuda secara online sendiri menurutnya merupakan hal baru. Bukan hanya bagi mahasiswa, namun juga bagi pihak kampus. Sehingga masih terdapat kekurangan kekurangan dalam pelaksanaanya.

\"Sebelumnya saya ucapkan selamat karena sudah menyelesaikan studinya. Terkait pelaksanaan wisuda secara online atau offline, itu bukan pilihan. Mengingat adanya pandemi covid-19,\" kata Sumanta memberikan penjelasan.

Terkait transparansi, pihaknya mengatakan bahwa pelaksanaan wisuda online memaksa pelaksanaan wisuda sangat berbeda dengan pelaksanaan sebelum sebelumnya. Mengingat pelaksanaan secara online. Beberapa hak yang biasanya diterima seperti snack hingga foto dokumentasi tidak bisa dipenuhi.

Namun demikian, pihak kampus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Di mana biaya wisuda yang dibebankan kepada mahasiswa, langsung masuk ke kas negara melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Dari kas negara, pihak kampus kemudian mengajukan sejumlah anggaran yang berkaitan dengan kegiatan kampus. Salah satunya wisuda.

\"Jadi mohon dimengerti, bahwa uang tersebut langsung disetorkan ke kas negara. Dan itu yang nanti akan menjadi pertanggung jawaban kepada BPK,\" pungkasnya. (azs)

Sumber: