Produk UKM Indonesia Susah Tembus Pasar Arab Saudi
JAKARTA – Produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal masih sulit untuk masuk produknya di pasar Arab Saudi. Salah satu penghambat utamanya adalah mendapatkan izin sertifikasi dari pemerintah Arab Saudi.
“Produk UKM ini banyak tantangan dan kekurangannya, terutama dalam mendapatkan sertifikasi dari pemerintah setempat,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, di Jakarta, kemarin (13/1).
Menurut Lutfi, seritifikasi UKM sangat diperlukan mengingat produk yang diperdagangkan di Timur Tengah memiliki kualitas yang memenuhi standar yang sama.
Ia meminta berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk bisa memberikan dukungan kepada pelaku UKM. Agar produk Indonesia bisa berkompetisi di dalam dan luar negeri.
“Kementerian Perdagangan ini siap akomodasi dengan 46 perwakilan kami yang ada di dunia. Dalam hal ini di Saudi dan sekitarnya kami siap membantu,” kata dia.
Selain itu, ia juga meminta para pejabat eselon 1 di berbagai kementerian terkait untuk melakukan pendataan produk yang diperlukan pasar. Harapannya, nantinya para jamaah haji dan Umrah asal Indonesia menggunakan produk buatan Indonesia selama menjalani ibadah di Arab Saudi.
“Jangan sampai itu oleh-oleh ini dari Cina, ini yang mesti kita komit agar produknya dari Indonesia dan ditularkan ke produk UMKM,” ucap dia.
Kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam menembus atau memasarkan produknya ke pasar internasional.
Salah satunya adalah adalah standardisasi produk. Menurut Teten, produk-produk UMKM masih harus terus didampingi untuk dapat mencapai konsistensi dari segi mutu dan pasokan atau kuantitas yang dihasilkan.
“Tantangan bagi UMKM bagaimana menyiapkan produk berstandar supaya konsisten dari segi mutu dan supply,” ujar Teten.
Kendala tersebut, lanjut Teten, harus ditangani dengan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menggandeng pelaku kecil untuk bisa memasarkan produknya sampai ke luar negeri.
Dalam mengatasi hal ini, ia mengatakan diperlukan kolaborasi dari dukungan pembiayaan, pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi. Selain itu, kerja sama juga diperlukan dalam kurasi produk, promosi, hingga memberi akses ke pasar internasional. (din/fin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: