Jangan Sampai Ada Klaster Zakat, Akibat Kerumunan
![Jangan Sampai Ada Klaster Zakat, Akibat Kerumunan](https://radarcirebon.disway.id/upload/2016/06/zakat-fitrah.jpg)
PEMBAGIAN zakat sampai sampai kerumunan kerumunan sehingga menimbulkan klaster baru. Panitia penyaluran zakat harus bisa mencegahnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau agar panitia zakat baik di masjid atau mushala mampu menghidari kerumunan saat penyaluran zakat. Panitia harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan COVID-19.
“Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat kerumunan kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik berdesakan, ”ujarnya dalam tulisan tertulisnya, Senin (3/5).
Dikatakannya, jajaran Kemenag di daerah akan memonitor dan penyaluran zakat agar penerapan protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan para pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan melalui transfer virtual dengan membuka rekening pembayaran zakat dari muzaki.
“Jadi pembayaran zakat dapat dilakukan melalui saluran elektronik, sehingga muzaki tidak perlu datang secara fisik,” katanya.
Tak hanya soal zakat, Menag juga menyinggung soal pelaksanaan takbiran dan salat Idul Fitri. Dia meminta masyarakat tak melakukan takbiran keliling. Tapi fokus takbiran di masjid / mushala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sementara salat Idul Fitri terkait, hanya daerah berzona hijau dan kuning yang boleh melaksanakannya. Sementara zona merah dan dilarang dilarang.
Kebijakan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 04 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H.
Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi panduan bagi perangkat daerah dan aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila ada protokol kesehatan.
“Kebijakan ini hanya akan jadi macan kertas bila mana tidak ada penegakan di lapangan. Karenanya kami berharap kerja sama pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila terjadi bencana, ”katanya. (gw / fin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: