Soal Utang Perseroan, PLN Buka Suara yang Mencapai Rp500 Triliun

MANAGEMEN PT PLN (Persero) akhirnya buka suara terkait utang perusahaan yang menumpuk hingga Rp500 triliun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. PLN menyebut, utang tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur kelistrikan yang sejak tahun tahun 2015 meningkat signifikan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, investasi PLN, khususnya untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meningkat secara drastis hal ini seiring dengan mandat PLN sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan,” ujar EVP Corcom PLN, Agung Murdifi, menjawab pertanyaan Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (8/6).

Agung menjelaskan, total kapasitas pembangkit listrik terpasang meningkat dari yang semula hanya 55,5 Gigawatt (GW) pada tahun 2015 menjadi 66,3 GW pada tahun 2020. “Pembangunan infrastruktur ini membuat pasokan daya listrik di seluruh Indonesia menjadi memadai dan siap mendukung gerak roda perekonomian daerah dan nasional,” kata dia.

Agung menyebut, kinerja elektrifikasi PLN meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran, ada tahun 2015 rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 88,3 persen, dan naik signifikan hanya dalam kurun 5 tahun menjadi 99,2 persen pada tahun 2020.

Selain itu, kata Agung, salah satu indikator pendorong kemajuan ekonomi suatu negara yaitu Ease of doing business. Untuk indikator Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) juga meningkat drastis, yaitu pada tahun 2015 berada pada peringkat 78, dan membaik menjadi peringkat 33 pada tahun 2020.

“PLN juga terus memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak-pajak, PNBP, dan sebagainya. Sejak tahun 2015 hingga 2020 totalnya lebih dari Rp174 triliun,” ungkapnya.

Peningkatan investasi yang dilakukan PLN, lanjut Agung, tentu saja telah berdampak positif pada berbagai sektor pendukung dan penggerak roda perekonomian daerah dan nasional. “Aset PLN juga tumbuh signifikan sehingga di tahun 2020 menjadi sekitar Rp1,589 triliun naik sebesar Rp275 triliun dibandingkan tahun 2015.

Agung menambahkan, dalam pembangunan aset infrastruktur ketenagalistrikan tersebut, PLN mendanai dari berbagai sumber seperti PMN, dana internal dan melalui sumber pinjaman.

Berdasarkan laporan keuangan sejak 2015 – 2019, total Interest Bearing Debt mengalami peningkatan seiring dengan jumlah aset yang beroperasi, namun demikian pada 2020 jumlah interest bearing debt mulai mengalami penurunan yaitu :

2015: Rp 382,73 triliun
2016: Rp 274,51 triliun
2017: Rp 316,99 triliun
2018: Rp 388,26 triliun
2019: Rp 454,17 triliun
2020: Rp 452,41 triliun

“Meskipun interest bearing debt tahun 2020 berhasil ditekan dibandingkan tahun 2019, tetapi PLN masih bisa menghasilkan kinerja positif yang dapat dilihat dari membaiknya Kinerja Keuangan Perseroan, posisi likuiditas, rasio leverage dan bahkan net income perseroan tetap tumbuh meski dimasa pandemi tahun 2020,” ungkapnya.

“PLN memastikan dalam pengelolaan utang mempertimbangkan penggunaan secara hati-hati (prudent) dan proporsional untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik bunga pinjaman dan pelunasan pokok pinjaman serta debt covenant yang ada dengan memperhatikan pengendalian likuiditas perusahaan,” tegasnya.

Kebijakan pendanaan PLN, imbuh Agung, tidak terbatas pada salah satu sumber pendanaan yang ada. “Pemilihan pendanaan PLN dipilih dari berbagai macam sumber yang ada dengan memperhatikan tingkat biaya pinjaman (cost of fund), tenor, denominasi, size serta kebutuhan disburse investasi perusahaan, serta selalu mempertimbangkan kondisi pasar uang dan utamanya memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan,” pungkasnya. (fin)

Sumber: