Putri Almarhum Gus Dur Sebut Isu Taliban dan Radikalisme Dibuat untuk Lemahkan KPK

Putri Almarhum Gus Dur Sebut Isu Taliban dan Radikalisme Dibuat untuk Lemahkan KPK

JAKARTA - Anita Wahid, Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, berkomentar terkait 75 anggota KPK yang diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan.

Menurut dia, isu radikalisme dan taliban di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sengaja dibuat untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Anita merupakan Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo). Dia menilai, saat ini persoalan besar di KPK bukan lah Taliban dan radikalisme. Tapi upaya pelemahan dari dalam.

“Yang kita lawan sekarang adalah pelemahan pemberantasan korupsinya. Udah nggak ada lagi mengenai radikalisme,” kata Anita dalam tayangan bertajuk Narasi Talibanisme di KPK, Selasa (8/6).

Menurutnya, isu Taliban yang terjadi di tubuh KPK sengaja dibuat dan diembuskan secara luas, agar kelompok yang mendukung KPK terganggu oleh isu polarisasi yang bermuara pada isu radikalisme dan anti-radikalisme.

Dampaknya, kelompok yang semula mendukung KPK melawan radikalisme menjadi enggan karena termakan isu tersebut.

“Isu-isu tersebut sengaja dibuat oleh orang-orang yang menghendaki pelemahan KPK. Agar dukungan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi ini melemah,” tutur Anggota Koalisi Perempuan Antikorupsi ini.

Dia menilai, strategi yang digunakan untuk mengamplifikasi adalah dengan mempropaganda di media digital sekaligus memanfaatkan polarisasi dalam masyarakat agar publik yang terjebak ikut mendorong amplifikasi narasi dan serangan.

“Pemanfaatan polarisasi hal yang paling sering digunakan di ranah digital,” ucap Anita.

Anita mengimbuhkan, upaya pelemahan KPK sudah lama terjadi, seperti saat kasus cicak versus buaya. Hanya saja, jika dulu merupakan serangan dari luar sekarang bertambah dengan penggerogotan di internal KPK salah satunya lewat polarisasi.

“Jadi isu Talibanisme itu muncul ketika narasi bahwa radikalisme itu berbahaya sudah dijejalkan. Kemudian ditambahkan narasi baru yaitu ada radikalisme di tubuh KPK, akhirnya itu yang diterima,” ujarnya. (dal/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: