Soal Belajar Tatap Muka, Kabupaten Cirebon Manut ke Pemerintah Pusat

WAKIL Bupati Cirebon Hj Wahyu Tjiptaningsih MSi mengatakan pihaknya memastikan akan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk untuk melaksanakan PTM. “Ya pastilah kita di daerah akan ikuti seluruh kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat,” ujar Hj Wahyu Tjiptaningsih MSi kepada Radar.

Wanita yang akrab dengan panggilan Ayu ini mengatakan koordinasi antara Disdik dan Satgas Covid-19 menjadi salah satu kunci keputusan pelaksanaan PTM pada Juli mendatang. “Artinya, melalui koordinasi itu akan diketahui mana saja titik yang aman, mana yang belum aman, dan lain sebagainya. Artinya pendidikan harus tetap berjalan, tapi keselamatan juga penting,” tandas Ayu.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Denny Supdiana SE MSi mengatakan untuk persiapan PTM di seluruh jenjang pendidikan TK, SD, SMP telah dilakukan. Seperti verifikasi kesiapan satuan pendidikan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten (pengawas Dinas Pendidikan) sebayak 2 kali. Pada bulan Agustus 2020 dan Januari 2021 lalu. Dengan hasil sekitar 99,8 persen siap PTM.

Kemudian, sudah dilakukan audiensi dengan Forkopimda dan Satgas Covid-19 sebanyak 2 kali sekitar bulan Maret 2021, dengan hasil PTM tahun pelajaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 tingkat kecamatan.

“Adapun sekolah yang sudah PTM, seperti di Kecamatan Pangenan, karena pihak sekolah sudah mendapatkan izin dari tim gugus satgas covid kecamatan. Tentu dengan catatan prokes yang ketat dilaksanakan dan surat pernyataan orang tua yang mengizinkan,” kata Denny, kepada Radar.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana SE mengatakan KBM tatap muka yang direncanakan Juli masih menunggu instruksi pusat. Ia tak memungkiri, rencana uji KBM tatap muka pun selalu gagal. Gagal lagi. Gagal lagi. “Mungkin ini karena melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan,” katanya.

Secara pribadi, sebagai orang tua, menginginkan sekolah ingin cepat dibuka. Wajar. Sudah hampir 2 tahun pembelajaran melalui daring. Tidak efektif. Anak-anak cenderung lebih lama bermain HP. Ini di luar pengawasan. Khususnya bagi kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. “Sebetulnya banyak kekurangan belajar melalui daring,” ucapnya.

Politikus PDIP itu menambahkan, untuk KBM tatap muka juga harus diperhatikan betul apakah semua guru sudah divaksin. “Ini harus benar-benar ketat. Karena kalau menunggu pandemi berakhir, sampai nol persen, ya susah. Kita kan gak tahu perkembangannya seperti apa,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Satgas Covid-19 Kecamatan Jamblang, H Abadi, menyampaikan, KBM secara tatap muka di sekolah yang ada di Kecamatan Jamblang boleh dilakukan. Tentunya dengan syarat mematuhi segala aturan protokol kesehatan.

Ia menjelaskan,  sekolah juga harus mempersiapkan tempat cuci tangan dengan disinfektan. Pengawasan penggunaan masker juga harus diawasi  secara ketat.  “Semuanya harus memakai masker. Selain itu, hal yang lebih penting lagi adalah jangan sampai sebelum masuk dan keluar sekolah terjadi kerumunan. Itu sebetulnya yang harus diantisipasi,” katanya. (den/sam)

Sumber: