Perencanaan Meleset, APBD Bocor Rp3,7 Triliun

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana akan menghentikan beberapa belanja daerah pada tahun 2021. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar meleset hingga 3,7 triliun.

Sebelumnya, Pemprov Jabar sudah mengeluarkan draf Surat Edaran Sekda Jabar Nomor: 91/KU.01/BPKAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus I sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, R Yunandar Eka Perwira mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, penyesuaian pemasukan dan belanjaan. Kedua, perubahan anggaran.

“Beberapa minggu lalu saya telah mengadakan rapat kerja bersama BPKAD dan Bappeda Jabar. Menurut BPKAD kemarin, bahwa kita (Jabar) meleset Rp3,7 triliun dari pendapatan,” ucap Yunandar saat dihubungi di Bandung, Minggu (20/6).

“Itu sangat signifikan sekali Rp3,7 triliun untuk APBD Jabar. Dampaknya terhadap belanja daerah. Maka mau tak mau harus dikurangi,” imbuhnya.

Politisi PDIP itu mengatakan, penyebab adanya kemelesetan tersebut terdapat dari perencanaan. Padahal, sambung dia, pada proyeksi Bappenda pada tahun lalu telah mengatakan bahwa PAD turun sebesar Rp3 Triliun.

“Dari segi perencanaan ini menurut saya dari awal sudah salah. Waktu proyeksi sudah mengatakan PAD turun. Namun atasannya tidak mau mengubah itu. Jadi tetap pada kondisi normal. Alhasil kondisinya seperti sekarang. Meleset Rp3,7 triliun,” katanya.

Ia menjelaskan, dari kurangnya perencanaan ini sangat bisa sangat berdampak terhadap belanja daerah maupun ekonomi. Terlebih pada pemulihan ekonomi.

Dirinya mengaku, telah bertemu dengan Bappenda Jabar untuk mencegah program-program untuk sektor perekonomian jangan sampai di potong.

“Berbicara pemulihan ekonomi tapi tidak ada program khusus untuk itu tapi justru pos-pos perekonomian yang sebenarnya langsung melayani masyarakat terkait pemulihan ekonomi di balai-balai UPTD,” jelasnya.

“Makanya saya cegah agar hal itu tidak terulang lagi dipotong. Itu kan sebenarnya mereka melayani langsung rakyat pengusaha kecil. Terutama di sektor pertanian, perikanan dan UMKM,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, meskipun hal itu memadai, ketika hal tersebut bisa dilakukan artinya anggaran tetap ada untuk usaha kecil itu.

“Maksud saya dengan turunnya anggaran ini, walaupun ada pengurangan pos, jangan sampai yang terkait langsung dengan pelaku usaha kecil. Tujuannya proses pemulihan ekonomi tetap berjalan,” ungkapnya. (win)

Sumber: