APBD Jabar Berpotensi Bocor Rp5 Triliun

Pasalnya, hal tersebut didasari pada inkonsistensi kebijakan dan berbagai perubahan arah tujuan kebijakan pada kuartal II. “Sebut saja kebijakan refocusing anggaran yang terkesan ‘tanpa kompromi’ dengan stakeholder yang lainnya pada bulan April lalu. Tercatat bahwa Pemprov Jawa Barat menjadi provinsi dengan persentase refocusing anggaran tertinggi dibanding provinsi lainnya,” katanya.

Atas adanya hal tersebut, politisi PKS itu sangat menyayangkan kebijakan yang dinilai sangat tidak konsisten. Pasalnya, kebutuhan anggaran sektor ekonomi juga menjadi isu strategis di Jawa Barat di saat pandemi belum berakhir.

“Hasilnya, pada Kuartal I 2021 pertumbukan ekonomi Jawa Barat minus 0,83 persen secara tahunan (yoy). Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat secara signifikan. Pada Kuartal I karena masa panen raya varietas padi dan jagung di sejumlah daerah,” sesalnya.

Menurutnya, pada Kuartal II 2021 Jawa Barat menghadapi masa PPKM Darurat yang diberlakukan oleh pemerintah pusat tentu saja akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Meskipun sektor kritis dibuka 100%, namun sektor esensial hanya diperbolehkan 50% dan seluruh pusat perdagangan dan pasar ditutup. Sudah dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pasca pemberlakuan PPKM Darurat,” hematnya.

“Belum lagi masyarakat dihadapkan pada kondisi pandemi yang mengakibatkan aktivitas berkurang secara signifikan. Pun dengan masa pemberlakuan PPKM Darurat yang kemungkinan dapat diperpanjang semakin membatasi produktivitas masyarakat,” tambahnya.

Kendati demikian, ungkap dia, Pemprov Jawa Barat perlu segera menyusun kembali strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam rangka menghadapi masa-masa pembatasan mobilitas dan produktivitas masyarakat sehingga target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Kuartal II 2021 dapat tercapai. (win)

Sumber: