Makin Banyak Vaksin Makin Baik, Pemerintah Siapkan Juknis Vaksin Individu

JAKARTA- Pemerintah tengah menyiapkan petunjuk teknis dan detail pelaksanaan vaksin gotong royong individu. PT Biofarma selaku distributor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan vaksin Covid-19 diminta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan. Hal ini terkait pelaksanaan dan pendistribusian vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong-royong individu.

Jubir Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (13/7) mengatakan, penyusunan petunjuk teknis diharapkan sesegera mungkin difiinalisasi. “Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong-royong individu kami minta untuk menunggu dulu dikeluarkannya petunjuk teknis pelaksanaan,\'\' katanya.

Vaksinasi gotong royong individu ini sifatnya tidak wajib dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah. Dari sisi pelaksanaannya, vaksinasi gotong royong individu ini diklaim tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah, karena ada perbedaan mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan.

Jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong individu hanya menggunakan vaksin merk Sinopharm, sementara vaksin program pemerintah selama ini menggunakan merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavak, termasuk juga vaksin jenis Sinopharm hibah dan vaksin Moderna yang juga hibah dari COVAC Facility.

Lebih lanjut dr Nadia menjelaskan semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi dan semakin cepat pelaksanaan vaksinasi itu, maka laju penularan akan cepat dikendalikan. Termasuk situasi yang saat ini di mana seiring terjadi lonjakan kasus, maka percepatan vaksinasi adalah salah satu strategi untuk menurunkan laju penularan Covid-19.

”Kami sampaikan dan kami tegaskan kembali bahwa vaksinasi gotong royong individu ini adalah sifatnya sebagai salah satu opsi dalam rangka memperluas, mempercepat, dan mendekatkan akses untuk layanan vaksinasi,” tandasnya.

Terpisah, KPK tak mendukung program vaksin gotong royong (GR) melalui PT Kimia Farma Tbk. Pasalnya, efektifitas program tersebut dinilai rendah serta berisiko dalam tata kelolanya. “KPK tidak mendukung pola vaksin GR melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya beresiko,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (14/7).

KPK, kata dia, mendorong adanya transparansi dan distribusi vaksin yang lebih besar. Ia mengatakan, Kemenkes perlu memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha, atau asosiasi.

Menurut Firli, dirinya hadir dalam rapat koordinasi pelayanan vaksin mandiri dan gotong royong pada Senin (12/7). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dalam rapat itu, Firli menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program. “Saya juga menyampaikan saran strategis menyikapi potensi fraud, jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya,\" kata Firli.

Meski tidak memiliki kapasitas mengintervensi pembuatan keputusan, Firli mengatakan perlu dipastikan tidak ada korupsi pada program tersebut. (riz/fin)

Sumber: