Cegah Kemiskinan, Covid-19 Mesti Secepatnya Dikendalikan

BANDUNG – Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa pengaruh yang luar biasa, khususnya di sektor ekonomi. Banyak perusahaan merumahkan para pekerja karena cash flow perusahaan yang tidak sehat akibat terbentur kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi.

Di Jawa Barat sendiri, data bulan April tahun lalu, sebanyak 60 ribu lebih buruh dipecat akibat dampak wabah pandemi. Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar pada Maret 2021 mengumumkan sebanyak 4,2 juta masyarakat Jabar jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Angka tersebut naik 8,43% atau 6,82 ribu dibanding September 2020.

Hal tersebut kemudian ditanggapi Anggota DPRD Jabar Fraksi PKB Yuningsih. Menurutnya, pemerintah mesti secepatnya mengendalikan wabah Covid-19 agar lingkaran kemiskinan tak kian melebar.

“Kalau pun memang untuk mengurangi kemiskinan kita berharap penuh secepatnya pulih, pandemi ini berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Masyarakat-masyarakat kecil yang berdagang ya berdagang supaya bisa mengurangi kemiskinan ini,” tutur Yuningsih lewat seluler, Jumat (16/7).

Dia menilai, pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi tidak bisa dibilang sebagai upaya menangkal kemiskinan.Hal itu hanya sebatas pelipur lara dan sebagai bentuk bahwa eksistensi pemerintah dapat dirasakan di masyarakat.

“Bantuan untuk sementara ini, bisa menghibur masyarakat mengurangi bebannya sedikit lah, memang itu bukan satu-satunya untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Ketika wabah Covid-19 berangsur-angsur turun dan terkendali, maka pemerintah selanjutnya mesti membenahi sektor pendidikan.

Dijelaskan Yuningsih, tingkat kecerdasan seseorang terlihat dari background pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannnya, semaking tinggi pula kemungkinan kecerdasan mereka. Hal ini tentu sangat digemari para investor yang menanamkan modalnya di Jabar.

“Investor ini kan pabrik pabrik punya batasan minimal juga, seperti yang ada di sini (Cirebon) itu bisa mengakomodir tenaga kerja anak-anak di sekitar kita minimal pendidikan S1, ini kan susah kalau pendidikan di Jabar sendiri belum sampai tahap SMA,” ujarnya.

“Sekarang pabrik-pabrik itu kan maunya yang SDM nya bagus. Makanya kita inginnya masyarakat kita tidak hanya menjadi tenaga kasar tetapi harus menjadi yang diperkantorannya,” tambahnya.

Maka dari itu, dia berpesan kepada pemerintah daerah agar serius dalam memberikan layanan pendidikan bagi kelompok anak usia sekolah.

“Kalau masyarakat sekarang mau berpendidikan serba bayar, susah. Ini juga artinya perlu diperhatikan. apa sih arti pendidikan gratis kalau tidak bisa memang dinikmati masyarakat. karena itu nanti dampaknya ke sana (kemiskinan),” tutup Yuningsih. (boy)

Sumber: