Mendagri Tito Turun Lapangan, Cek Daerah Tangani Covid-19

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian turun gunung untuk mengukur anggaran dan realisasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai masih rendah. Tito menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi.

Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari.

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang dan di daerah penyangga akan mendukung pengendalian pandemi di ibu kota negara. “Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh terhadap pengendalian di ibu kota,” ujar Tito, Jumat

bansos, di tengah Terkait kebijakan PPKM ini, semua pemda diharapkan segera mengalokasikan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk mempersembahkan bansos kepada masyarakat yang mewujudkan pandemi dan PPKM.

Pemda memiliki anggaran seperti anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun realokasi mata anggaran lainnya yang mungkin tidak dapat terserap secara maksimal.

Mantan Kapolri ini menegaskan, meski pemerintah pusat mengalirkan bansos kepada masyarakat, pemerintah daerah harus tetap membantu menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.

meminta agar anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang memesan. Kita ingin anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi ini agar masyarakat yang dibantu bantuan,” ujarnya.

Tito juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau mengalirkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai langsung terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas atau staf.

“Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung,” ujarnya. (fin)

Sumber: