Tindak Demo Tak Sesuai Aturan, Mahfud MD: Ada Kelompok Murni dan yang Tak Murni

JAKARTA- Demonstrasi tak sesuai protokol kesehatan (prokes) akan ditindak tegas. Polri harus menjadi penjaga keamanan rakyat, sebab demo tanpa prokes membahayakan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menindak tegas demo yang tidak sesuai prokes. Sebab demo tak sesuai prokes melanggar hukum dan membahayakan keselamatan masyarakat. Polri dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk membantu pemerintah menjaga keselamatan masyarakat.

“Pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani Covid-19. Dalam menerapkan kebijakan mengenai penanggulangan pandemi, pemerintah berpedoman pada substansi UUD kita, yaitu menjaga keselamatan rakyat,” tegas Mahfud dalam keterangannya dikutip, Minggu (25/7).

Dijelaskan Mahfud, pemerintah tidak melarang kegiatan menyampaikan aspirasi selama itu dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. “Pada prinsipnya, pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat. Namun, sebaiknya aspirasi pada masa pandemi disampaikan melalui jalur-jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan,“ katanya.

Ditegaskanya, pemerintah pasti mendengar seluruh aspirasi masyarakat dan tanggap terhadap berbagai usulan tersebut. “Pemerintah mendengar semua aspirasi itu dan menjadikannya pertimbangan dalam berbagai keputusan. Tidak ada yang diabaikan,” katanya.

Contohnya, pemerintah bertindak cepat merespons usulan rakyat terkait vaksin berbayar dan tenaga kerja asing. Karenanya masyarakat agar mewaspadai kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi keresahan warga.

“Pemerintah mengetahui sekelompok orang memiliki keinginan memanfaatkan situasi. Ada kelompok murni dan kelompok yang tidak murni. Mereka hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi, apa pun itu pemerintah diserang. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati,” ujar dia.

Mahfud meminta masyarakat tetap tenang dan saling bekerja sama menanggulangi dampak pandemi Covid-19. “Kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Kami akan terus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan tanpa kotak-kotak politik,” pintanya.

Sebelumnya pada Sabtu (24/7), media sosial (medsos) dihebohkan dengan beredarnya poster bernada provokatif dan memanaskan situasi. Poster tersebut bertajuk: Jokowi End Game. Selain itu, ada ajakan kepada massa untuk menggeruduk Istana Negara.

Dalam selebaran itu disebutkan akan ada aksi massa demonstrasi yang dilakukan pada Sabtu 24 Juli 2021 dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara.  Poster ini mengajak orang menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan PPKM Darurat. “Jokowi End Game: Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya,” bunyi ajakan dalam poster yang dilihat FIN (Radar Cirebon Group) di sejumlah medsos, Jumat lalu (23/7).

Poster ini turut mencantumkan sejumlah lambang. Mulai dari Gojek, Grab, dan Shopee Food. Tertera pula lambang aliansi mahasiswa dan paguyuban pedagang kaki lima.

Namun , tidak ada kontak person yang tercantum dalam sebaran tersebut. Ketika ditelusuri sumber penyebar di medsos, seruan poster ini justru disebarkan oleh orang-orang yang tidak jelas kapasitasnya. Salah satunya oleh laki-laki berinisial AS.

Dia diketahui karyawan sebuah restoran siap saji. Entah apa motifnya menyebarkan poster Jokowi End Game ini. Belum diketahui siapa aktor intelektual di balik penyebaran poster itu. Motifnya jelas: Ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono meminta masyarakat mengurungkan niatnya. Alasannya, pandemi Covid-19 saat ini masih belum selesai. “Kita berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid-19 yang masih tinggi,” ujar Argo di Jakarta.

Sumber: