Mensos: Selesaikan Problem Distribusi Bansos

BANDUNG- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Sosial menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi bantuan sosial (bansos). Hal itu ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kabupaten Bandung, tepatnya di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang, Jumat (27/8).

Menurut Ace, kunjungan ini juga untuk memastikan agar distribusi bansos berjalan lancar. “Untuk memastikan penyaluran bansos lancar. Kita tahu bahwa di pandemi ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos,” terang Ace dalam rilis resmi DPR RI kemarin.

“Pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam,” sambung Ace.

Ia menyebut beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili, dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

“Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Masih ada sekitar 23-00an. Itu cukup besar. Yang kedua untuk Kartu Sembako sekitar 5.000. Dan satu lagi, BST kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5.000 yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal,” katanya.

Temuan-temuan di Kabupaten Bandung ini, kata Ace, harus segera diselesaikan. Karena bansos ini akan terus menerus diberikan pmerintah. “Kami ingin memastikan jalan keluarnya. Termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat,” tandasnya.

Sementara Mensos Tri Rismaharini menjanjikan agar permasalahan pendistribusian dapat diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bandung. (jerrell)

Sumber: