Biaya Logistik Tak Langsung Murah, Rencana Merger Pelindo yang akan Dimulai Oktober

JAKARTA- Merger antara PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV ke dalam sebuah entitas tunggal sudah digulirkan oleh pemerintah. Rencananya, proses merger Pelindo sudah akan dieksekusi mulai awal bulan Oktober 2021 mendatang.

Keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan itu telah bersepaham di antara mereka atas rencana merger yang tengah dipersiapkan Kementerian BUMN. Memorandum of Understanding (MOU) ditandatangani agar tercipta sinergi antar anak perusahaan di lingkungan mereka.

Yakni bidang pengoperasian, pemeliharaan, penyediaan peralatan dan fasilitas bongkar muat, alat apung, docking kapal, jasa konsultansi, penyediaan suku cadang di lingkungan PT Prima Multi Peralatan (Pelindo I), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (Pelindo II), PT Berkah Industri Mesin Angkat (Pelindo III), dan PT Equiport Inti Indonesia (Pelindo IV).

Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan merger Pelindo yang akan dilakukan Kementerian BUMN tidak serta merta membuat efisiensi terhadap operasional pelabuhan, serta membuat ongkos logistik menjadi murah.

“Persoalan logistik yang dihadapi oleh Indonesia sampai hari ini, yakni inefisiensi, biaya mahal, dan lain-lain, tidak akan banyak berubah dengan adanya merger Pelindo,\" ujar Siswanto Rusdi kepada Fajar Indonesia Network (Radar Cirebon Group), Kamis (2/9/2021).

Pendapat Siswanto Rusdi itu beralasan. Sebab permasalahannya adalah pelabuhan yang dikelola oleh semua Pelindo itu tidak banyak, tidak sampai 100 pelabuhan. Sisanya, sekitar 2.000 pelabuhan merupakan pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui kantor unit pengelola teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Ditjen Perhubungan Laut. Lalu ada pula pelabuhan, tepatnya terminal, yang dikelola oleh swasta untuk mendukung kegiatan logistik perusahaan mereka sendiri.

“Fasilitas ini dinamai terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Last but not least, ada juga pelabuhan/terminal yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan independen atau tidak merupakan bagian dari perusahaan tertentu,\" tuturnya.

Pelabuhan-pelabuhan Pelindo, UPT Kemenhub, TUKS dan lain sebagainya, kata SIswanto Rusdi, merupakan bagian yang terpisahkan dan membentuk ekosistem logistik nasional Indonesia.

“Jadi tidak ada gunanya atau sama saja bohong jika pelabuhan-pelabuhan Pelindo digeber sedemikian rupa agar makin efisien dengan program merger, namun \'sejawatnya\' tidak atau belum dibenahi. Pasalnya, kargo-kargo yang diterima di pelabuhan milik Pelindo, khususnya peti kemas, pada gilirannya akan sampai juga di pelabuhan-pelabuhan UPT Kemenhub di seluruh sudut nusantara,” ungkapnya.

Di pelabuhan Pelindo, kata Siswanto Rusdi, petikemas itu dibongkar-muat menggunakan gantry crane, kemudian sesampainya di pelabuhan UPT, peti kemas dibongkar menggunakan harbour mobile crane. Malah tidak jarang hanya dibongkar menggunakan crane kapal.

Belum lagi soal jam kerja (working hour) yang berbeda antara pelabuhan Pelindo dengan pelabuhan UPT. Di pelabuhan komersial berlaku prinsip 24/7: bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa jeda. “Sementara di pelabuhan UPT bekerja seperti layak di sebuah kantor, masuk/datang pukul 9 pagi lalu pulang pukul 4 sore. Pengupahan buruh bongkar-muat juga berbeda di mana upah di pelabuhan UPT cenderung lebih mahal dibanding di pelabuhan Pelindo,\" ungkapnya.

Kendati dari aspek permodalan relatif lebih kuat karena terintegrasi dengan induknya, namun menurut Siswanto Rusdi, pelabuhan/terminal khusus (TUKS) juga memiliki problematik yang tidak jauh berbeda dengan pelabuhan UPT. Peralatan bongkar-muat dan sumberdaya manusia mereka masih terbatas sehingga mempengaruhi kinerja terminal.

Kondisi inilah yang barangkali mendorong anak usaha Pelindo II (PT Pelabuhan Tanjung Priok/PTP) aktif mendekati operator TUKS yang ada di berbagai daerah agar mau bekerja sama dalam pengoperasian fasilitas mereka. PTP memang memiliki expertise dalam bidang ini di samping jejaring dan marketing yang andal.

“Mumpung merger tengah dipersiapkan, diperkirakan akan dieksekusi akhir tahun ini atau awal 2022 kata seorang teman di jajaran direksi sebuah Pelindo, ada baiknya Kementerian BUMN mengajak duduk Kemenhub selaku \"lurah\"-nya pelabuhan UPT. Kalau perlu libatkan juga TUKS. Sebab Kemenhub tetap saja merupakan pihak yang amat sangat sentral perannya dalam bisnis pelabuhan nasional,” katanya.

Sumber: