Ada Pemda yang Tidak Peduli, Mensos Risma: Perbaikan Sistem Data Bansos Memang Berat, tapi Harus Kita Lakukan

JAKARTA- Penyaluran bantuan sosial (bansos) sering bermasalah. Mengatasi hal tersebut, pemerintah pun telah menyiapkan strategi baru yang diyakini akan sangat tepat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan ada empat strategi yang dinilai bisa mengatasi persoalan bansos. Strategi tersebut disiapkan mulai dari proses, penyaluran, hingga penerimaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah. Sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujar Mensos Risma dalam keterangan resminya, Selasa (7/9).

Disebutkannya, strategi pertama adalah melakukan perbaikan sistem walaupun tidak semua masyarakat melek. Sehingga, dalam pelaksanaan perbaikan data perlu menerjunkan tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem tersebut memang berat, tapi harus dilakukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menghapus data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),\" kata Mensos Risma.

Namun, dalam upaya perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif pemerintah daerah (pemda). Sayangnya, masih ada juga pemda yang tidak aktif dan tidak peduli. Dampaknya tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya. “Bahkan ada temuan, pemda tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun,” katanya.

Karenanya, tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil. Sebab tidak ada informasi seperti pindah alamat dan domisili, meninggal dan lain sebagainya. “Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat, karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima. Setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat,” katanya.

Kemudian strategi untuk pengawasan penyaluran bansos, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan. Dikatakan Risma, setiap bulan, pihaknya rutin gelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu dengan tujuan untuk menyelesaikan bersama-sama.

Kemudian untuk mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kendati ada item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SMA.

Dalam hal tersebut, Kemensos meluncurkan aplikasi “Usul-Sanggah” di mana masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Strategi berikutnya yakni menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia.

Mensos Risma mengapresiasi Karang Taruna DKI Jakarta yang mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara. Strategi terakhir yakni upaya pemberdayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas.

“Sebagai contoh di wilayah Asmat, Papua, kami ajari mereka \'Tangan di Atas,\' dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakkan hasil,” kata dia.

Sedangkan, bagi penyandang disabilitas pada awalnya mereka meminta bantuan, tetapi diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif.

Sumber: