Australia-Indonesia Sepakat Cegah Afghanistan Jadi Sarang Teroris

Australia-Indonesia Sepakat Cegah Afghanistan Jadi Sarang Teroris

 PEMERINTAHAustralia memastikan, bahwa negaranya akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mencegah Afghanistan menjadi sarang teroris, setelah negara Asia Selatan itu dikuasai oleh Taliban.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dalam sambutan pidatonya dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Kamis (9/9).

“Kita harus terus memperkuat kerja sama ini, kita tidak bisa membiarkan Afghanistan menjadi tempat berkembang biak atau rantai penyebaran terorisme lagi,” kata Payne.

“Kami akan terus bekerja dengan Indonesia dan mitra internasional lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Taliban, komitmen penuh, atas kata-kata mereka,” sambungnya.

Payne menilai, bahwa kondisi di Afghanistan saat ini sangat memprihatinkan. Ia pun khawatir Taliban akan menerapkan aturan yang kaku dan ketat, terutama bagi kaum perempuan, seperti ketika kelompok itu berkuasa di Afghanistan pada 1996-2001.

Selain terorisme, kami juga menyoroti beberapa fokus ancaman keamanan yang dapat berkembang di Afghanistan setelah negara itu dikendalikan Taliban, yakni perdagangan narkoba hingga pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kaum perempuan dan anak perempuan.

“Afghanistan saat ini masih tetap menjadi pemasok opium ilegal terbesar di dunia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan hal itu diprediksi akan terus meningkat ketika Taliban berkuasa,” terangnya.

Payne juga menyoroti pemerintahan baru Afghanistan yang baru diumumkan Taliban awal pekan ini. Seluruh pejabat kabinet inti Islamic Emirate of Afghanistan itu diisi oleh petinggi veteran Taliban yang pernah menjabat di rezim terdahulu. Semuanya pun laki-laki, tidak ada wakil perempuan.

Padahal, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif, mewakili seluruh kelompok dan golongan, termasuk membuka ruang keterlibatan perempuan.

“Dalam rezim di Afghanistan, saya akan mencatat bahwa (mereka) tidak mewakili masyarakat, tidak mewakili minoritas, termasuk hazara, dan etnis minoritas lainnya, tidak melibatkan perempuan, dan malah terdiri dari jaringan Haqqani,” pungkasnya.(fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: