Komisi IV DPRD Pertanyakan Kinerja Dinsos

CIREBON - Program pengentasan kemiskinan pemeritah daerah tidak jelas. Faktanya, angka kemiskinan justru meroket. Kondisi ini memberikan penilaian buruk kinerja pemerintah.   Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mempertanyakan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon dari Kemensos. Sebab, apakah data tersebut baru, benar data valid atau tidak. 

Masalahnya, selama pandemi ini program yang diluncurkan tidak ada efeknya untuk mengurangi program kemiskinan. Sementara saat pandemi, berbagai program bantuan diluncurkan, baik dari pusat maupun daerah.

“Ini yang membuat tanda tanya besar kita. Kenapa kemiskinan sampai melonjak begitu besar. Tinggal bagaimana kita kroscek data itu sudah real atau belum,” ujar Siska, kemarin.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, beberapa waktu lalu sempat ada graduasi PKH yang 10 persen.

Artinya, data sekarang harus dipertanyakan karena sia-sia saja dengan data kemiskinan yang semakin tinggi. “Kesannya, saat ini masyarakat berebut menerima bantuan,” kata Siska.

Padahal, lanjutnya, selama pandemi daya beli masyarakat menurun dan lapangan pekerjaan baru buka selesai pandemi ini.

“Padahal penerima BPNT kan lama juga programnya. Masa semakin kesini semakin banyak yang miskin,” jelasnya.

Bahkan, dia mempertanyakan program pemerintah daerah dan Dinas Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Sampai saat ini, programnya sudah tidak jelas. Jangan sampai, masyarakat hanya dikasih makan untuk hari itu saja. Justru, kata Siska, harusnya pemkab berpikir, dan bagaimana masyarakat diajak berpikir untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

“Dinasnya dong buat dan luncurkan program yang nyata dan real. Bukan hanya teriak anggarannya kurang. Kalau semua programnya kongkret, pasti tim TAPD maupun banggar tidak akan memberikan yang kecil ke Dinsos,\" paparnya.

Justru, lanjut Siska, dewan sudah mengesahkan Perda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), setahun yang lalu.

Namun, Perbupnya sampai saat ini belum jelas. Padahal, Perbup diperlukan untuk menciptakan program itu sendiri. Sementara PMKS itu ada 26 kriteria.

“Perbub PMKS saja belum dibuat. Baru disampaikan programnya. Pasti anggaran mengikuti. Nah, saya pertanyakan sekarang, apakah program Dinsos sudah ada untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (sam/adv)

Sumber: