PDIP Tetap Pede Satu Putaran

**Hari Ini Rapat Pleno KPU Digelar   CIREBON - Jelang detik-detik terakhir rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon untuk menentukan hasil pelaksanaan pemilukada (6/10) lalu, PDI Perjuangan sebagai pengusung pasangan Jago-Jadi, tetap yakin bahwa pemilukada berjalan satu putaran. Dan yang tampil sebagai pemenang adalah Jago-Jadi. Kepada Radar, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Selly Andriany Gantina mengatakan, sikap politik PDIP yang menyatakan pasangan Jago-Jadi akan menang satu putaran, bukan tanpa alasan. Lembar C1 yang dibawa saksi yang bertugas di seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon dan sudah ditandatangani oleh seluruh petugas TPS, menjadi dasar perolehan suara 31,05 persen. “Ini murni dari form C1 yang direkap ke dalam real count tim Jago-Jadi,” katanya. Sementara, calon Bupati Cirebon H Sunjaya Purwadi pun meyakini pihaknya akan menang dalam satu putaran, karena hal tersebut adalah target yang harus tercapai. “Saya tetap yakin menang satu putaran,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Ketua Tim Pemenangan Jago-Jadi Drs Emon Purnomo. Keyakinan akan menang satu putaran tidak bisa ditawar lagi. Meski demikian, pihaknya akan tetap menghormati keputusan KPU. “Kalaupun menang satu putaran, kita akan rayakan dengan cara sederhana,” singkatnya. Ke depan, PDIP pun tidak akan berhenti sampai di sini, sebab dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan sengketa pilkada akibat banyak temuan pelanggaran di lapangan. “Kita sadari, proses kecurangan diawali dari tahapan penyelenggaraan pemilukada. Seperti rendahnya partisipasi masyarakat yang tidak sampai 50 persen dari total DPT. Padahal, anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Artinya, sosialisasi yang dilakukan KPU kurang maksimal,” ucap Selly kembali. Kemudian, sarana dan prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan pemilukada ini cenderung tidak memadai, sehingga kualitas dan kuantitas kertas suara sampai dengan tempat penyimpanan suara menimbulkan persoalan. “Sisa kertas yang dicetak melebihi DPT yang sudah ditentukan. Ini akan menjadi masalah,” terangnya. Dari segi saksi yang diterjunkan ke setiap TPS, Jago-Jadi lah yang full, sementara calon lain tidak. Jika semua kandidat menyatakan hasil hitungan real count mereka berdasarkan C1, Sally berani bertaruh, hasil real count-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan. ”Kita bisa buktikan di lapangan. Apalagi, petugas TPS yang cenderung tidak netral, karena banyak pamong desa yang dilibatkan sebagai anggota TPS,” ungkap Selly. Berikutnya, jika dihitung secara matematis, pelaksanaan pemilukada dengan dua kali putaran jangan dianggap enteng. Pasalnya, akan lebih banyak menyedot anggaran dan pelaksanaan pembangunan untuk masyarakat akan terganggu. Bayangkan, satu putaran saja, KPU sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp30 miliar, apalagi jika diteruskan menjadi dua putaran. “Sadarlah penyelenggara pemilukada, ada pihak atau bakal calon lain yang ingin merekayasa pemilukada ini berjalan dua putaran,” imbuhnya. Meski demikian, sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 ini, PDIP akan tetap menghargai apapun keputusan yang disepakati bersama antara semua pasangan calon dan penyelenggara (KPU). “PDIP siap dengan keputusan apapun, sebab yang memiliki partai ini adalah rakyat,” tandasnya. Menanggapi berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada KPU, Ketua KPU Kabupaten Cirebon Iding Wahidin menegaskan, akan tetap bekerja sesuai prosedur, bukan atas dasar isu ataupun asumsi-asumsi. “Kalau dalam pelaksanaan pemilukada ini banyak terjadi kekeliruan, itu iya. Karena, kami adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan,” ucapnya. Pihaknya sudah membuktikan, dalam pelaksanaan pemilukada ini tidak ada kerusakan kertas suara, sebab menggunakan bahan berkualitas baik. “Silakan bisa cek,” bebernya. Kemudian, rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih karena minimnya upaya sosialisasi diakui itu benar. Pihaknya beralasan, keterbatasan anggaran membuat sosialisasi hanya sampai tingkat kecamatan, sebab anggaran sosialisasi yang dilakukan KPU tidak mampu sampai ke tingkat desa. Tapi, sosialisasi tidak hanya bersifat formal, pengumuman di setiap masjid sudah dilakukan, penyampaian dari mulut ke mulut pun sudah. Bahkan, surat undangan yang diberikan kepada calon pemilih adalah bentuk sosialisasi. “Surat undangan juga bagian sosialisasi. Diundang saja tidak datang, masa harus disosialisasi lagi? Harus kita tekankan, pemilihan adalah bukan kewajiban, tapi hak sebagai warga negara, kita tidak bisa memaksa,” ungkapnya. Seharusnya, sosialisasi tidak hanya kewajiban KPU, para pasangan calon pun punya kewajiban yang sama, sebab yang mempunyai kepentingan adalah mereka. “Pasangan calon harus punya daya tarik untuk menarik massa pemilih,” ujarnya. Lebih jauh, secara nasional, tren pemilihan tidak ada yang naik tingkat partisipasinya, semuanya turun. Sebab, masyarakat sudah jenuh. Semakin terdidik masyarakat, bukan semakin sadar untuk memilih, tapi semakin malas. “Contoh kota Bekasi, pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat  hanya 48 persen partisipasinya, trennya semakin menurun,” ucapnya. Terkait persiapan esok hari, KPU tidak akan bekerja berdasarkan asumsi dengan isu. Rekapitulasi di tingkat KPU hanya menghimpun angka-angka yang secara berjenjang sudah dilakukan dari mulai TPS yang melahirkan model C, berlanjut ke tingkat desa yang melahirkan model D dan dilanjutkan lagi ke tingkat PPK yang melahirkan model DA. “Kalaupun ada kesalahan di tingkat desa, maka rujukannya model C. Untuk saat ini tidak ada calon yang protes. Semua aman, setelah desa ke kecamatan model DA. Sebanyak 40 kecamatan sudah tanda tangan, Plered pun sudah beres,” terangnya. Dari aspek keamanan, KPU pun akan dibantu oleh polisi, TNI dan Satpol PP.  Dalam sidang pleno nanti, akan hadir peserta dari unsur PPK sebanyak 200 orang, Panwascam 40 orang, saksi dari masing-masing pasangan calon sebanyak 2 orang. Kemudian, undangan terdiri dari Muspida, keenam pasangan calon dan pendung pasangan calon yang dibatasi hanya 5 orang dari tiap pasangan calon. “KPU hanya mencatat, tidak ada waktu untuk merekayasa, walaupun sudah niat tidak akan bisa karena nulisnya disaksikan ramai-ramai. Apun hasilnya, kami tidak akan terpengaruh, karena tugas kami hanya mencatat hasil hitungan di tingkat kecamatan,” pungkasnya. Terpisah, Kapolres Cirebon AKBP Irman Sugema telah menyiapkan pengamanan untuk rapat pleno KPU, ada dua metode pengamanan yakni tertutup dan terbuka. Namun, apalah artinya pengamanan diketatkan, jika tidak ada upaya rekonsiliasi. Oleh sebab itu, apa pun pendapat politik akan tetap dihargai dan hatinya harus dingin. “Prinsipnya kita ini keluarga besar dan masyarakat ingin damai,” singkatnya. (jun)    

Sumber: