Pimpinan DPRD Kritik Komisi, Tetap Agendakan Pemanggilan DKP

  SUMBER– Rendahnya realisasi rencana pemanggilan sejumlah pihak oleh sejumlah komisi di DPRD, membuat geram Wakil Ketua DPRD Drs Zaenal Arifin Waud. Dia bahkan mengkritik pernyataan Ketua Komisi II DPRD Arif Rahman ST, yang enggan merencanakan jadwal pemanggilan beberapa pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait sejumlah dugaan korupsi. “Saya akan secara langsung memanggil dan menegur ketua komisi beserta jajarannya. Saya mempertanyakan apa yang menjadi alasan tidak mengakomodasi beberapa persoalan di Kabupaten Cirebon,” tegas Zaenal, kepada Radar, kemarin. Dikatakan, DPRD sudah seharusnya memiliki prioritas untuk penyelesaian beberapa masalah yang terjadi. Untuk menyelesaikan rentetan persoalan itu, mau tidak mau harus tetap diagendakan memanggil pihak terkait dan melakukan bedah masalah. “Jadi fungsi legislatif itu mendorong yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan. DPRD tidak menyelesaikan, karena ini persoalan eksekutif. Tetapi DPRD memfasilitasi untuk bisa mendorong mereka agar diselesaikan. Intinya seperti itu,” terangnya. Zaenal menegaskan, pihaknya akan secepat mungkin memanggil komisi II. Meski komisi II menolak memanggil DKP, dia akan mendorong agar persoalan tersebut tetap ditangani. Zaenal juga menyoal pernyataan Ketua Komisi II Arif Rahman, yang menyarankan agar dugaan korupsi di DKP langsung dilaporkan ke penegak hukum agar persoalannya cepat selesai. Zaenal tak sependapat. Menurutnya, DPRD tetap memiliki kewajiban melaksanakan fungsi legislasi.  “Kalau semua lapor penegak hukum, berarti kita enggak kerja dong. Minimalnya DPRD melakukan klarifikasi,” tandasnya. Sebelumnya, rencana anggota DPRD memanggil sejumlah pihak ternyata tak satu pun terealisasi. Sejumlah persoalan pun menggantung tanpa penyelesaian atau pun klarifikasi, seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Dalam catatan Radar, Wakil Ketua Komisi II H Hermanto pernah berencana memanggil DKP terkait polemik Pabrik Es Berkah Samudra di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Gebang yang mangkrak. Rencana pemanggilan untuk rapat dengar pendapat (RDP) yang diungkapkan satu bulan lalu itu, hingga kini tak jelas tindak lanjutnya. Ironisnya, Ketua Komisi II Arif Rahman ST justru mengaku belum mengagendakan pemanggilan DKP untuk sekadar evaluasi di tingkat komisi. (sam)

Sumber: