Pembahasan APBD-P Deadlock

SUMBER - Pembahasan akhir penetapan APBD Perubahan (APBD-P) 2013, antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon, belum menemukan kata sepakat alias deadlock. Pasalnya, ada beberapa item dalam belanja hibah yang belum masuk hitungan rasional. Rapat yang dimulai sekitar pukul 15.30 dan diskors sampai pukul 18.00 berjalan alot. Tim Anggaran Kabupaten Cirebon yang hanya diwakili Kabag Keuangan, Tambak Moh Soleh AMd didampingi Kasubag Anggaran Asep Kurnia, tidak mampu menjawab secara utuh rincian penggunaan anggaran yang ditanyakan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon yang dipimpin langsung Wakil Ketua Junaedi ST, Zaenal Arifin Waud dan H Agus Effendi SH MH. Dalam pemaparannya di hadapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, Tambak menjelaskan, untuk APBD Perubahan 2103 ini dari segi pendapatan daerah ada penambahan, dari Rp2.262.804.717.602 pada APBD murni, menjadi Rp2.328.714.518.900 atau mengalami kenaikan sebesar Rp65.909.811.298 (2,91%). Kemudian, untuk belanja daerah juga mengalami kenaikan dari Rp2.289.934.717.602 menjadi Rp2.398.636.112.341 atau naik sebesar Rp 108.701.394.739 (4,75 %). “Hal ini membuat defisit APBD kita menjadi Rp69.921.921.583.441 atau bertambah sebesar Rp42.791.583.441 dari jumlah defisit pada anggaran murni sekitar Rp27.130.000.000,” jelasnya. Meski mengalami kenaikan dari segi pendapatan, tim anggaran Kabupaten Cirebon belum mampu menghitung secara ril pada komponen perolehan pendapatan lain-lain daerah, terutama pada dana bagi hasil dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat setelah APBD Perubahan Jawa Barat tahun 2013. “Secara resmi, berapa perolehannya, kita belum tahu berapa target anggaran berjalan tahun 2013. Namun, dari hasil rekom piutang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17.691.703.595 telah sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat,” imbuhnya. Kemudian, data tentang penambahan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat dalam agenda penetapan perubahan APBD Provinsi belum bisa dipastikan. Pasalnya, SKPD teknis harus mencocokkan dengan bantuan yang akan digelontorkan Provinsi Jawa Barat. ”Namun, agar masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari program bantuan ini, kemungkinan tim anggaran  akan mengarahkan kepada SKPD agar menggunakan peraturan bupati sebagai dasar hukum SKPD dalam menjalankan program. “Kalau kami menunggu penetapan APBD Perubahan 2013, khawatir tidak bisa dilaksanakan, mengingat tahun 2013 sebentar lagi berakhir,” terangnya. Sementara, dari segi belanja daerah, komponen belanja tak langsung mengalami kenaikan, terutama pada komponen belanja pegawai sebesar Rp1.232.666.202.110 atau naik sekitar Rp10.053.707.180 dari belanja pegawai pada APBD murni sebesar Rp1.222.612.494.930. Kemudian, belanja hibah pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena berkenaan dengan momen pelaksanaan pemilukada Kabupaten Cirebon. Ada tiga item yang harus dibelanjakan untuk mendukung pelaksanaan pemilukada, yakni belanja hibah untuk KPU Kabupaten Cirebon, Panwaslu Kabupaten Cirebon dan Desk Pilkada. “Untuk KPU, kami harus menambah anggaran dari ajuan pada APBD murni sebesar Rp26.224.031.294 menjadi Rp30.000.000.000. Kemudian, untuk Panwaslu dari Rp1.500.000.000 menjadi Rp2.000.000.000. Sementara, kita juga harus menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 ini untuk Desk Pilkada sebesar Rp5.078.862.000,” ujar Tambak. Usai menjelaskan seluruh postur APBD Perubahan 2013, sebagian besar mempertanyakan tentang penambahan anggaran yang cukup besar terkait belanja hibah untuk pelaksanaan pemikada Kabupaten Cirebon. “Adanya penambahan untuk KPU dan Panwaslu, mengapa sebelumnya kami tidak diberi tahu, sementara uangnya sudah terpakai dan belum jelas pula pertanggungjawabannya,” tanya Zaenal Arifin Waud. Akibat pertanyaan yang bertubi-tubi dari sebagian besar angota Badan Anggaran mengenai anggaran pelaksanaan pemilukada yang terkesan membengkak, tim anggaran pun tidak begitu mampu menjelaskan secara rinci, dengan beralasan bukan sebagai pengguna anggaran. Badan Anggaran akhirnya memutuskan untuk menskor rapat tersebut hingga waktu yang belum ditentukan. “Silakan bawa kemari pengguna anggarannya, kemudian kita bahas bersama-sama,” tandas Waud. (jun)

Sumber: