Empat Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan dan Pencucian Uang ACT Resmi Ditahan di Bareskrim Polri

Radarcirebon.com, JAKARTA – Bareskrim Polri resmi telah menetapkan empat orang menjadi tersangka kasus kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang oleh Ahyudin Dkk di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tersebut, antara lain yakni mantan Presiden ACT Ahyudin (A), Ibnu Khajar (IK) selaku presiden yayasan saat ini.

Kemudian,Hariyana Hermain (HH) yang merupakan salah satu pembina yayasan dan memiliki jabatan tinggi lain, termasuk mengurusi keuangan ACT.

BACA JUGA: Palestina Minta Jadi Anggota Penuh PBB

Lalu, Novariandi Imam Akbari (NIA) selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Selain menetapkan mereka sebagai tersangka, Bareskrim Polri juga sudah menahan keempat orang tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawa menyebutkan alasan penahanan, dikhawatirkan para tersangka menghilangkan barang bukti.

"Penyidik memutuskan melakukan proses penahanan kepada empat tersangka tersebut, karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan," kata Whisnu.

BACA JUGA:PKB dan Gerindra Dikabarkan akan Koalisi, PKS: Kami Hormati

Menurut Whisnu, para tersangka terbukti mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara memindahkan beberapa dokumen yang ada di Kantor ACT.

"Terbukti minggu lalu kami melaksanakan penggeledahan di kantornya ACT ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut, sehingga kekhawatiran penyidik, para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti,” ujarnya.

Keputusan penahanan para tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri terhitung sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 17 Juli mendatang.

BACA JUGA:Pentas Seni Duta Nusantara Ramaikan Harjad ke-653 Kota Cirebon, Ratusan Orang Padati Alun-alun Sangkala Buana

"Penahanan di Bareskrim selama 20 hari ke depan," ujarnya pula.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan fakta, ACT selain mengelola dana dari Boeing sebesar Rp103 miliar, juga mengelola dana donasi dari masyarakat sekitar Rp2 triliun yang dikumpulkan dari periode 2005 sampai dengan 2020.

Kemudian para tersangka diduga menyelewengkan dana donasi senilai Rp450 miliar dari periode 2015 sampai dengan 2022 untuk biaya operasional yayasan.

BACA JUGA:Kemenkominfo Ultimatum Amazon, Yahoo, DOTA, Steam dan PSE Lainnya Malam Ini, Ada Apa ya?

Keempatnya dijerat pasal berlapis yakni Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  

Para tersangka juga dijerat Pasal 170 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (jun/fin)

 

Sumber: