Sekda Jabar Minta Optimalkan Peran Kecamatan di Era Disrupsi

Radarcirebon.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mendorong camat di Jabar untuk adaptif terhadap tantangan di era disrupsi saat ini. Apalagi, camat merupakan garda terdepan pelayanan publik.

Setiawan pun memberi pandangan kepada para camat bahwa ukuran atau indikator negara maju di antaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten.

Maka, kata Setiawan, hal-hal tersebut perlu jadi acuan setiap pemimpin di instansi pemerintahan, termasuk camat.

BACA JUGA:Kios Elektronik di Pasar Minggu Palimanan Terbakar, Tidak Ada Korban Jiwa Tapi Kerugiannya Segini

Tujuannya supaya Provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbanyak dapat berkontribusi besar terhadap kemajuan nasional.

"Jabar yang 50 jutaan penduduknya ingin berkontribusi menyelesaikan persoalan bangsa ini.  Maka, bagaimana visi yang sama dari level gubernur sampai ujung tombak (camat) ini perlu diselaraskan," kata Setiawan saat membuka Rapat Koordinasi Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat di Holiday Inn Bandung, Rabu (3/8/2022).

Terkait tantangan, Setiawan menyebut setidaknya ada dua model disrupsi yang harus dilewati bersama. Pertama, disrupsi industri 4.0 yang diikuti society 5.0 sehingga segala sesuatu wajib terhubung dengan internet.

BACA JUGA:Proses Pendaftaran Subsidi BBM Tepat Sasaran di Bandung Dipantau Langsung oleh Deputi Kemenko Perekonomian

"Saya pesan bapak-bapak (camat), mohon membawa case study di wilayah masing- masing bagaimana transformasi digital berlangsung," ucapnya.

Disrupsi kedua, ucap Setiawan, yakni Pandemi Covid-19.

"Semenjak tahun 2020, ternyata kita bisa bekerja dari rumah, apalagi ketika pembatasan sosial. Anak-anak sekarang bergeser, kalau belanja ini melalui online, bagaimana e-commerce juga mengalami peningkatan yang luar biasa," tuturnya.

"Sebetulnya ini adalah kesempatan yang baik sekali karena kalau kita bicara pelayanan publik, kita bisa melayani publik 24 jam per 7 hari karena sistem yang jalan di sini," tambahnya.

BACA JUGA:Puncaki Klasemen, Timnas Indonesia U-16 Gagahi Singapura dengan 9 Gol Tanpa Balas

Hal itu karena pelayanan publik yang terdigitalisasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, menurut Setiawan, anggaran pun bisa diefektifkan. Digitalisasi juga membuat suatu pekerjaan menjadi lebih praktis.

Setiawan menuturkan, camat bersama perangkat desa punya kontribusi besar dalam pembangunan desa. Ia juga melaporkan, dua desa di Jabar masuk 10 besar desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) terbesar di Indonesia, yakni Desa Panjalu dan Desa Pondok Udik.

"Peran camat sangat diperlukan terkait kolaborasi dengan desa dalam hal pembangunan desa," ucap Setiawan.

Pemda Provinsi Jabar terus mendorong digitalisasi desa-desa di Jabar. Dengan digitalisasi pula, diharapkan adanya data pelayanan publik yang lebih akurat.

BACA JUGA:PKB dan Partai Gerindra dalam Penjajakan Koalisi untuk Pemilu 2024

Sementara dari sektor ekonomi, camat perlu mendorong adanya BUMDes di masing-masing desa agar dapat meningkatkan ekonomi desa. Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun telah menargetkan 5.000 desa mempunyai BUMDes. (jun)

Sumber: reportase