Komisi I DPRD Minta Efektivitas BRT Ditingkatkan

Komisi I DPRD Minta Efektivitas BRT Ditingkatkan

SIDaK: anggota Komisi I DprD Kota Cirebon sidak pengoperasian brT dengan menaiki langsung bus tersebut sepanjang satu rit perjalanan.--

Radarcirebon.com, CIREBON - Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap opersional bus rapid transit (BRT) Trans Cirebon, Selasa (9/8). Hasil dari sidak ini, akan menjadi pertimbangan untuk evaluasi dam mencari solusi pengelolaan BRT dengan pihak terkait.

Sidak tersebut, seluruh anggota Komisi I sengaja menaiki BRT dari Halte Kantor Kecamatan Kejaksan. Di dalam bus tersebut, anggota Komisi I berdialog langsung dengan awak armada yang bertugas, serta penumpang yang sama-sama menaiki BRT.

Dari dialog tersebut, didapati catatan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dari Komisi I, yang akan disampaikan kepada para instansi terkait, guna perbaikan sistem dan peningkatan efektivitas keberadaan BRT sebagai moda transportasi publik di Kota Cirebon.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Dani Mardani SH MH mengatakan, hasil sidak kali ini, pihaknya mendapati jika pengoperasian BRT ternyata masih sepi peminat. Sehingga, BRT belum bisa dikategorikan sebagai moda transportasi masal warga.

BACA JUGA:KIB Daftar ke KPU, Tiru Rabu Keramat Ala Jokowi

“Setelah berdialog dengan warga, tujuan mereka hanya untuk wisata jalan-jalan, belum memposisikan sebagai moda transportasi masal warga. Selama satu rit hanya tiga penumpang, hanya ngajak anak jalan-jalan. Sehingga perlu dievaluasi,” ujarnya.

Menurut dia, bagi Komisi I, kalau masyarakat betul-betul membutuhkan keberadaan BRT ini, pasti akan disuport subsidi dana PSO (public service obligation). Sehingga, dari 10 unit yang dimiliki, baru beroprasi empat unit.

“Mungkin karena memang rutenya ke tempat-tempat yang bukan merupakan tujuan masyarakat. Dari harga tarif, sebetulnya, dengan penghasilan yang diperoleh oleh operator, tidak sebanding. Makanya perlu dicarikan solusi bersama. Yang jelas, evakuasi itu jadi sebuah keharusan,” paparnya.

Menurut dia, pengoperasian BRT ini masih butuh subsidi PSO. Tahun ini minta Rp1,5 miliar. Bagi pihaknya, berapapun jumlah subsidi PSO yang diminta untuk pengelolaan BRT, silakan saja, asalkan harus ada peningkatan pelayanan yang mencakup efektivitas keberadaan BRT sebagai moda transportasi masal yang tepat guna untuk masyarakat Cirebon.

BACA JUGA:Stop Wariskan Sampah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: