BBM Naik, Harga-harga Pasti Naik

Radarcirebon.com, CIREBON - Sinergi untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional jadi topik utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengenadlian Inflasi Daerah tahun ini. Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah. Ada lima arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Hestu Wibowo menuturkan, lima arahan tersebut di antaranya, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.

Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.

Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

BACA JUGA:Korban Kecelakaan Truk di Bekasi Bertambah, Total 10 Orang Meninggal Dunia

Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. "Arahan ini merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia dan di daerah," tuturnya.

Tekanan kenaikan inflasi tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 mencapai 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy). Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global.

Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga. Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antarwaktu dan antar daerah.
"Di Cirebon, sumbangan inflasi dari komoditas hortikultura cukup tinggi seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, TPID Kota Cirebon akan terus berupaya dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Disamping koordinasi dan sinergi pada semua unsur. Selain mengantisipasi adanya inflasi disebabkan karena kenaikan dari kelompok administered prices, pihaknya juga akan fokus pada penekanan harga kelompok volatile food.

BACA JUGA:Update Kecelakaan di Bekasi, Korban Bertambah, Kini Jadi 30 orang

Upaya ini akan dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari pembagian bibit cabai pada RW di Kota Cirebon. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dapurnya secara mandiri. Hingga melaksanakan operasi pasar yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menjaga stabilitas harga. "Fokus kami tahun ini pada ketahanan pangan. Di samping itu, volatile food menjadi target kelompok yang laju inflasinya bisa ditekan hingga akhir tahun ini," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengungkapkan, strategi TPID Kota Cirebon dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan salah satunya dilakukan dengan kerjasama antar daerah yang berdekatan. Komunikasi secara aktif juga dilakukan untuk menginformasikan kondisi harga pangan.

Saat ini, Kota Cirebon memiliki program Kampung Pangan Lestari dan Kelompok Wanita Tani yang jumlahnya telah mencapai 60 kelompok. Jika program ini terus diberdayakan, pihaknya yakin inflasi bisa terkendali karena masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dapurnya sendiri.

"Untuk memberdayakan program ini, BI nanti akan menyediakan bibit cabai, pembinaan akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon," jelasnya.

Sumber: