Komisi IV DPRD Terima Keluh Kesah Guru Honorer

BACA JUGA:Innalillahi Wa Inaillaihi Rajiun, Sertu Rizka Nurjanah Meninggal Dunia, Anak Angkat Jenderal Andika

Ada 4 Mapel yang berlebih. Bahasa Inggris, IPS, IPA dan Matematika. Untuk IPS kebutuhan se Kab Cirebon misalnya cuma 29, tapi kelulusannya mencapai 155. Nan, ini kan berlebih. Begitupun dengan 3 mapel lainnya,” terangnya.

Konsekuensinya mereka akan ditempatkan di kabupaten/kota yang masih kurang. Kasus itu, banyak terjadi. Guru-guru untuk 4 mapel tersebut ditugaskan di luar daerah. Seperti di Banjarmasin, Papua, Kalimantan dan daerah lainnya.

Di Kabupaten Cirebon, guru kelas, BK, formasinya masih ada, tapi yang lulusnya sedikit. Maka berpotensi diisi dari luar. Yakni lulusan passing grade dari luar.

“Pemerintah kita harus menetapkan. Masa sih, kita gajih orang dari luar. Sementara orang kitanya juga digajih diluar,” katanya.

BACA JUGA:Penampakan Terbaru! Replika Pedati Gede Pekalangan Cirebon, 10 November Mulai Dipasang di BAT

Solusinya, orang kabupaten jangan sampai ada yang keluar. Pun demikian, jangan sampai ada orang masuk ke kebupaten. Kalau dari luar masuk, honorer yang belum lulus passing grade, berpotensi tergeser. “Lalu akan kemanakan mereka? Apakah dirumahkan? Kan tidak begitu. Harus dilindungi.

Dari pada diisi orang luar,” terangnya.
Pihaknya meminta ke Kemenpan RB dan Kemendikbud, untuk yang berlebih, dipaksakan bisa masuk semua. Jangan ada yang terganjal. Secara teknis Disdik akan mengaturnya di lapangan.
Kemudian, Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenkeu sudah ada MoU bahwa formasi PPPK menggunakan observasi.

Tanpa tes akademik. Karena observasi itu pun tes. Pemberkasan. “Nah pemberkasan itu assessment. Apakah dia layak atau tidak. Istilah kementeriannya disebut prioritas 1 dan 2 atau P1, P2,” pungkasnya.

BACA JUGA:8 Keutamaan Sholat Subuh Berjamaah, Ibadah Satu ini Memang Istimewa

Sumber: