Porprov Jabar 2022 Disebut Banyak Atlet Siluman, Begini Respons Ketum KONI Jabar

Di sisi lain, para ketua KONI di daerah menyalahkan KONI Jabar terkait kisruh terjadinya atlet “siluman” salah satu daerah yang disahkan mengikuti Porprov. 

Padahal, atlet bersangkutan tidak memiliki hak, karena tidak mengikuti babak kualifikasi (BK).

“Ini Porprov paling tidak jelas. Kami merasa dirugikan. Dari awal kami selalu mengikuti aturan, dan karena saktinya SK 134, jadi kami menyerah saja. Sampai-sampai para atlet dan cabor sudah apatis dari awal penyelenggaraan,” kata salah satu ketua KONI, yang enggan namanya dipublikasi.

Di cabor pencak silat, terjadi masalah yakni pada batasan usia atlet yang bertanding. Sesuai babak kualifikasi (BK), atlet yang bertanding adalah usia 17-23 tahun. Namun, jelang pertandingan, batasan tersebut diabaikan. 

BACA JUGA:Kecelakaan Maut di Tol Cipali Hari Ini, Berikut Daftar Korban Luka dan Meninggal Dunia

"Intinya, dari 26 kabupaten/kota peserta Porprov, setidaknya ada sekitar 17 kabupaten/kota yang ingin tetap pada keputusan saat Babak Kualifikasi Porprov tentang usia 17-23, bukan jadi 17-33 tahun," kata sebuah sumber dari salah satu peserta Porprov.

Ketidakberesan penyelenggaraan Porprov juga terjadi pada cabor gulat dan tenis meja. Cabor gulat, sempat dilakukan siding Dewan Hakim. 

Pada cabor tenis meja sempat ditunda pelaksanaannya lantaran ada daerah yang tidak ikut BK memaksakan diri bertanding. 

Hal ini sempat terjadi protes dari kontingen daerah lain, namun pertandingan tetap digelar dengan kompromi-kompromi yang diduga melukai sportivitas dan menggerus aturan main.

SK  KONI Jabar Nomor 134 yang dijadikan dasar KONI Jabar, pada kenyataannya, memang,  prosesnya tidak jelas dan tidak ada sosialisasi, apalagi penjelasan rinci kepada KONI sebagai orgnisasi olahraga di daerah yang jadi peserta.

“Mestinya KONI Jawa Barat sebagai rumah besar dari cabor, mendengar dan memenuhi keinginan dan harapan anggotanya, bukan malah memerankan diri sebagai pihak yang membuat, melakukan keputusan hanya demi kepentingan kelompok dengan mengabaikan aturan, dan menolak aspirasi anggotanya secara umum. Biang masalahnya bukan KONI kabupaten/kota, bukan cabor, bukan TD (technical delegate), bukan panitia, tapi KONI Jabar. Oleh sebab itu, hanya ada sata kata, lawan!" tegas salah satu pengurus KONI, yang sedang berjuang mengikuti Porprov Jabar. 

Sumber: