Jabar Luncurkan Mal Pelayanan Publik Digital

BANDUNG, RADARCIREBON.COM -Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Trans Convention Center, Hotel Trans Luxury Bandung, Senin (12/12/2022).

MPP Digital merupakan sebuah inovasi dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang merupakan perwujudan dari Visi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

MPP Digital menjadi salah satu program unggulan di Jawa Barat dalam bentuk pelayanan publik dimana layanan publik dalam bentuk One Portal Many Services dapat diakses oleh masyarakat secara real time.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, peluncuran MPP Digital merupakan impelementasi dari komitmen Jawa Barat yang kuat untuk menjadikan mal pelayanan publik lebih simpel, cepat dan murah.

BACA JUGA:Kolaborasi Aksi Kolektif Multipihak untuk Mendukung Percepatan Pencapaian SDGs di Indonesia

“Kalau kita lihat saat ini untuk MPP fisik Jawa Barat baru memiliki 12 MPP di daerah, sementara 15 kabupaten/kota masih belum,” katanya.

MPP digital menurutnya, memberikan banyak keuntungan bagi warga karena dari sisi waktu bisa diakses lebih cepat, biaya pun murah. Di sisi lain inovasi ini bisa menjadi jalan keluar bagi daerah yang kesulitan membangun MPP secara fisik karena terbatasnya anggaran.

“Digital lebih murah, fisik itu kurang lebih rata-rata Jawa Barat antara Rp9 miliar—Rp10 miliar per kabupaten/kota, dengan MPP digital biaya akan lebih murah antara Rp300 juta—Rp500 juta untuk 27 kabupaten/kota,” katanya.

Kepala DPMPTSP Jawa Barat Noneng Komara mengatakan, peluncuran MPP Digital ini sejalan dengan tujuan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital serta dengan melihat kondisi tingginya kesenjangan antara rural dan urban dalam hal pemanfaatan dan infrastuktur teknologi informasi di Jawa Barat, sehingga diperlukan layanan publik yang berbasis digital di Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:Pelaku Pelecehan Seksual di Kampus Gunadarma Diikat, Ditelanjangi hingga Dicekoki Air Kencing

“Selain itu, MPP digital juga sebagai alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat seperti layaknya sebuah MPP secara fisik,” katanya.
Dimana, terdapat berbagai kendala dalam pembangunan MPP fisik yaitu memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama, sampai dengan saat ini baru ada 12 MPP yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pengintegrasian layanan ke dalam sebuah portal MPP Digital ini diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang dapat diakses dimana saja. Masyarakat dapat langsung mengakes melalui mppdigital.jabarprov.go.id untuk mendapatkan layanan publik.

Dalam acara ini juga terdapat penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Dinas PMPTSP di Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2023.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dari penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas PMPTSP di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk medukung implementasi MPP Digital yang ditargetkan secara keseluruhan akan selesai pada tahun 2024.

BACA JUGA:Kasus Penyelundup 1,2 Ton Sabu, Terdakwa Divonis Hukuman Mati di PN Bandung

Pada saat yang bersamaan, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan aplikasi Jabar Electronic Information Assistance (JELITA) 5.6. Aplikasi JELITA 5.6 ini merupakan sistem pendukung OSS RBA yang mengakomodir perizinan daerah yang belum ada di OSS RBA.

“Dengan adanya JELITA, keseluruhan perizinan kewenangan provinsi dapat terpenuhi dan juga terlaksana dengan sangat mudah,” ujarnya.

MPP Digital dan JELITA merupakan inovasi karya ASN dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Inovasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dalam MPP Digital merupakan bukti nyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. “Sehingga peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat yang selalu unggul dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia tetap menjadi juara,” ujarnya.

BACA JUGA:Ternyata, Arti 5353 Bahasa Gaul yang Viral di TikTok Khusus Orang Dewasa

Pusat Angkat Jempol Untuk DPMPTSP Jabar

Inovasi pelayanan publik ini mengundang apresiasi dari Pemerintah Pusat. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan, pihaknya bangga dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam meluncurkan MPP Digital. “Kami sangat mengapresiasi, kami juga sangat bangga,” katanya.

Menurutnya, khusus DPMPTSP Jawa Barat sudah menunjukkan upaya yang sangat serius dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik di kabupaten/kota.

“Sudah melakukan pendampingan dari saat awal menerapkan mal pelayanan publik, kami didampingi DPMPTSP. Pemerintah Provinsi sudah menunjukan komitmen yang tinggi untuk mengakselerasi kecepatan layanan,” tuturnya.

Meskipun sudah ada 12 MPP fisik di daerah, DPMPTSP Jawa Barat masih mendorong kemudahan pelayanan lewat MPP digital. Pihaknya sendiri mencatat saat ini di Indonesia sudah ada 103 MPP fisik yang sudah berjalan, tahun depan ada 175 MPP akan diresmikan.

BACA JUGA:Sisternet Gelar “Festival Webinar Pintar 2022” Pelatihan UMKM Perempuan Agar Siap Hadapi Potensi Resesi

"Dengan konsep MPP Digital, ini akan jadi prioritas dari Pak Wakil Presiden. Saat melaunching 26 MPP baru, konsepnya tetap hybrid. Ini konsep luar biasa, Jawa Barat sudah menginisiasi. Alhamdulilah dengan terobosan yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini akan menjadi pilot project," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional [KPRBN] Eko Prasojo, mengapresiasi Jawa Barat yang sudah menginisiasi MPP digital. Diharapkan tahun depan, inovasi ini diikuti pula oleh provinsi dan kabupaten/kota lain. “MPP digital Jawa Barat bisa menjadi role model,” katanya.
Menurutnya, ke depan layanan berbasis digital yang lebih cepat, dan terintegrasi juga tengah dikembangkan oleh KPRBN yang diketuai oleh Wapres Maruf Amin.

“Secara nasional kita sedang mendesain satu sistem aplikasi yang dipakai secara nasional supaya terintegrasi dipakai pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” katanya.(*)

BACA JUGA:Sisternet Gelar “Festival Webinar Pintar 2022” Pelatihan UMKM Perempuan Agar Siap Hadapi Potensi Resesi

Sumber: