Dana Sosialisasi Tidak Ada, Pedagang Getuk Lindri Terlibat Putaran II

CIREbON - Dana Putaran II yang diajukan KPU Kabupaten Cirebon ke Desk Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sebesar Rp. 18 milyar yang dikabulkan Rp. 10 milyar. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Plumbon, Sudra menyampaikan aspirasi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat desa bahwa personel linmas dan personel TPS banyak dikurangi karena alasan anggaran. \"Intensitas kerja tinggi dan tingkat kerawanan tinggi justru banyak personel yang dikurangi dalam Putaran II ini\" ujarnya di Kecamatan Plumbon kepada Radarcirebon.com Menurutnya, sosialisasi dan partisipasi masyarakat wilayah Plumbon dalam setiap pilihan mulai pilgub dan pileg termasuk terbaik. Hanya saat ini sejak Putaran I menurun jika dibandingkan dalam pilgub bulan Februari lalu. Apalagi dalam Putaran II, katanya diperkirakan akan menurun karena tidak ada dana sosialisasi. Namun, pihaknya akan tetap mensosialisasikan melalui pengajian-pengajian di Masjid, bahkan pedagang getuk lindri pun akan diberikan CD yang berisikan himbauan kepada masyarakat terkait penyelenggaran pemungutan suara Putaran II tanggal 29 Desember 2013 untuk disiarkan pada saat pedagang-pedagang getug lindri keliling. Sementara, salah satu anggota Koramil Plumbon yang berdinas di Kecamatan Plumbon saat dijumpai Radarcirebon.com mengungkapkan bahwa sebagai aparat keamanan di wilayah Plumbon menjaga perlengkapan alat-alat pemungutan suara Putaran II. \"Paling rawan justru menjaga surat suara,\" ujarnya. Lebih lanjut, Serma Kastono mempertanyakan dalam Putaran II mengapa anggota linmas ditiadakan sedangkan anggota TNI maupun anggota Polri tidak diperbolehkan mendekat radius 100 meter dari TPS. \"Padahal, fungsi dan peran linmas merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab TNI dan Polri sebagai keamanan wilayah,\" ungkapnya Kastono menambahkan pada saat apel Babinsa tanggal 19 Desember 2013 di Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, dari Dandim 0620 menyampaikan agar seluruh Babinsa di jajarannya untuk mensosialisasikan pada masyarakat menggunakan hak pilih pada 29 Desember 2013. \"Dandim 0620 menekankan agar anggota Babinsa tidak boleh mengarahkan ke salah satu calon sesuai dengan UU Netralitas TNI. (wb)

Sumber: