KPU Belum Sebar Undangan Coblosan

CIREBON - Pelaksanaan pilkada putaran kedua tinggal dua hari lagi. Sayangnya, persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, hingga Kamis (26/12) kemarin, surat undangan C6 belum disebar ke masyarakat luas. “Sampai hari ini kita belum menerima surat undangan pencoblosan, padahal waktu sudah sangat mepet, tinggal dua hari lagi. Gak tahu nih, KPU serius tidak menggelar pilbup putaran kedua?” ujar Syarif, warga Kota Sumber, Kabupaten Cirebon ini kepada Radar, kemarin. Selain persoalan keterlambatan surat undangan pencoblosan, dia juga mengeluhkan minimnya sosialisasi pelaksanaan pilbup putaran kedua kepada masyarakat. “Banyak orang yang tidak tahu loh kalau Minggu besok itu pencoblosan. Ya itu dia, undangan belum dan sosialisasi dari KPU juga nyaris tidak ada. Kabupaten Cirebon itu luas, dengan waktu yang sangat mepet seperti ini, bisa dijamin gak kalau semua pemilih yang ada di pelosok dapat undangan? Kalau nantinya golput banyak, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya. Sementara, Ketua KPU Drs Iding Wahidin MPd menjamin surat undangan C6 yang akan digunakan warga untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati di TPS masing-masing, dipastikan akan rampung sebelum pelaksanaan pilkada. “Surat undangan C6 sudah ada di tingkat desa, tapi belum didistribusikan ke warga. Ya, pokoknya sih sebelum H-1 pemilihan sudah beres semualah. Saya baru dapat laporan dari petugas PPK dan PPS, itu belum dibagikan masih dicatatin nama-nama warganya,” ujar Iding kepada Radar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/12). Iding mengatakan, pihaknya tidak terlalu memikirkan soal pendistribusian surat undangan C6. Sebab, semuanya telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak PPK dan PPS. “Kami hanya menginstuksikan saja kepada mereka (PPK dan PPS, red) untuk segera mendistribusikan secepatnya, karena waktunya sudah mepet,” kata dia. Bagi warga yang undangannya hilang atau dicuri, lanjut dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini, bisa meminta lagi di KPPS. Kalaupun warga yang belum menerima undangan, bisa menggunakan KTP dan KK. Selain itu, pihaknya juga akan mengakomodir warga yang usianya telah menginjak 17 tahun. Saat disinggung, sudah berapa persen persiapan pilkada putaran kedua, Iding tidak menjelaskan persentasenya, tetapi dia mengaku semua tahapan dan jadwal pelaksanaan sudah berjalan. Pihaknya juga lebih konsentrasi di bidang logistik. \"Kita tidak dapat mempersentasekan. Yang jelas, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013, kertas suara sudah didistribusikan di tingkat kecamatan. Untuk lipat surat suara itu sudah dilipat dari pabrik, tinggal disortir di tingkat kecamatan. Artinya, ketepatan waktunya sudah beres di tingkat PPK,\" katanya. Ditambahkan, meski bupati terpilih nanti mulai bekerja ditahun 2014, tapi untuk periodesasi akan tetap 2013-2018. Kalau pun ada perubahan menjadi 2014-2019, bukanlah kewenangan KPU, tapi Kemendagri. \"Orang SK-nya aja dari Kemendagri, mau empat tahun atau lima tahun menjabat, saya sih nggak ngurusin,\" tukasnya. Terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU, Abdullah Syafi’i SSi ME mengaku sangat kehilangan atas keluarnya salah satu anggota komisioner, Anna Suzana yang mengundurkan diri dari keanggotaan. Padahal, untuk mencari penggantinya yang paham tentang pemilu, sangat sulit. “Kami merasa kehilangan, karena beliau memiliki segudang pengalaman panjang, baik di pileg maupun pilpres. Figur yang sangat mengerti persoalan itu, kini sulit untuk dicari,” tuturnya. Syafi’i menjelaskan, meski SK perpanjangan dari provinsi sudah keluar, namun dirinya masih menunggu keputusan dari ketua KPU. Jika ketua KPU tidak mendapatkan restu dari rektor IAIN, maka dirinya bersama anggota komisioner lain akan ikut dalam gerbong ketua untuk sama-sama mundur dari komisioner KPU. “Ya kita lihat aja nanti. Kepastian itu ada di hari ini (Jumat, red),” pungkasnya. (sam)  

Sumber: