Kasus Gagal Bayar Pemkab Kuningan Menjadi Bola Liar, Ketua ICMI: Multi Effect

Terlebih munculnya pansus oleh legislatif seakan-akan bahwa 'gagal bayar' merupakan kegagalan tunggal yang dilakukan oleh eksekutif. 

Menurut Nanan, roda pemerintahan tentu tidak terlepas dari harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif. 

BACA JUGA:Tidak Hanya Ciremai, Berikut Ini Gunung di Kuningan Yang Wajib Diketahui

BACA JUGA:Pesan Dokter Dina untku Suami Istri, Jangan Terlalu Lama, 10 Menit Masih Normal dan Wajar

"Kita tidak elok terjebak dalam muatan politik sesaat dan subjektif yang bermuara pada masalah daerah yang makin akut," tegas Nanan dalam diskusi yang digelar Sabtu 11 Februari 2023 tersebut.

Nanan menambahkan, ICMI terus berupaya dalam konteks penguatan narasi ilmiah untuk membantu menyelesaikan persoalan daerah. 

Mempertemukan konsep dan narasi dari berbagai perspektif menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi penta heliks.

Semoga dari diskusi bernas antara eksekutif, legislatif, akademisi, media, masyarakat, aktifis dan refresentasi masyarakat lainnya menemukan banyak alternatif solusi 'gagal bayar' itu.

BACA JUGA:UGJ Jadikan Desa Cirebon Girang sebagai Desa Binaan

BACA JUGA:Sidang Vonis Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Hari Ini, Polisi Siagakan Pasukan, Ada Tim Penjinak Bom

"Mari kita rawat Kuningan kita. ICMI siap bersama untuk mencari solusi terbaik demi Kuningan Maju," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Dian Rahmat Yanuar menerangkan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab munculnya masalah tersebut. 

Persolan yang menjadi penyebab itu diantaranya, perubahan peraturan dari pusat membuat APBD tersendat-sendat juga pendapatan asli daerah yang tidak tercapai. 

"Tahun lalu juga tunda bayar karena pendapatan pusat terganggu. DAK (CPNS/P3K) & DAU turun. Pemerintah sudah menargetkan, bulan April mendatang akan dilakukan pembayaran bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah," sebut Sekda Kuningan.

BACA JUGA:Warga Majasem Tewas Gantung Diri. Ditemukan Surat Wasiat

Sumber: