Mahasiswa Ajukan 6 Tuntutan Terkait Gagal Bayar Pemkab Kuningan

Mahasiswa Ajukan 6 Tuntutan Terkait Gagal Bayar Pemkab Kuningan

Mahasiswa Kuningan usai melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kuningan terkait gagal bayar Pemkab Kuningan.-Radar Kuningan-

Dikutip dari radarkuningan.com, Pemda juga diminta segera membayar utang sesuai dengan batas waktu yang telah dijanjikan.

Massa mahasiswa yang berjumlah puluhan itu, juga menuntut Bappeda dan Bappenda untuk membenahi komunikasi dan manajemen perencanaan program maupun anggaran.

BACA JUGA:SONTOLOYO! Kakek di Majalengka Cabuli Cucu Perempuan yang Baru Berusia 4 Tahun

BACA JUGA:Pemuda di Majalengka Diringkus Polisi, Hubungan Terlarang dengan Anak di Bawah Umur Terbongkar

Disamping itu, mahasiswa menuntut DPRD Kuningan untuk secepatnya membuat pansus dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Bukan hanya itu, mahasiswa juga meminta seluruh fraksi DPRD Kuningan harus menyetujui dan hadir dalam pembentukan pansus.

Terakhir mereka mendesak dewan untuk segera membuat suatu kesepakatan berupa pakta integritas dengan koalisi massa aksi.

Seorang massa aksi, Muhamad menuturkan, kedatangan para mahasiswa ke gedung dewan ini hanya ingin mengawal penyelesaian utang pemda. 

BACA JUGA:Dapat Penghargaan Usai Menangkap Pencuri, Siswa SMKN 1 Mundu: ‘Saya Diajarkan untuk Kebenaran Pak’

BACA JUGA:Pengakuan Warga Karang Jalak yang Mencuri Dompet di Weru, Butuh Uang untuk Bayar Kontrakan

Dirinya menyebutkan, bukan bicara sepakat atau tidak sepakat dalam usulan pembentukan pansus utang pemda.

“Kami ingin masalah ini segera tuntas. Karena itu, mari kita kawal bersama-sama ke depan seperti apa. Kegiatan hari ini akan menjadi nafas panjang bagi kami Aliansi Mahasiswa Kuningan,” tegasnya.

Mahasiswa lainnya, Alfad mengajak, agar mahasiswa yang berada di Kuningan untuk bersama-sama bergabung dalam mengawal proses penyelesaian utang pemda.

“Kami mengimbau kepada seluruh mahasiswa di Kuningan untuk ikut bersama kami, berjuang dan mengawali pergerakan-pergerakan mahasiswa. Sehingga dapat mengontrol pemerintah daerah maupun legislatif dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujarnya.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: