Kemendikbudristek Klaim Buat Trobosan Atasi Persoalan Guru Honorer, Berikut Rinciannya

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Guna menuntaskan persoalan guru honorer, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah melakukan berbagai trobosan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Sabtu 15 April 2023.

BACA JUGA:Inilah Sebab Musabab Wali Kota Bandung Ditangkap KPK

"Penuntasan permasalahan guru honorer diamanahkan Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya dan dari awal telah menjadi prioritas saya dan tim di Kemendikbudristek," katanya.

Dia bersyukur permasalahan ini makin terurai meski dalam perjalanannya sangat banyak tantangan

Berikut beberapa perubahan positif yang ingin dicapai melalui rekrutmen guru ASN PPPK.

BACA JUGA:MMKSI Dampingi Pelanggan Merayakan Hari Raya Dengan Posko Siaga Lebaran dan Program Kilau Lebaran

1. Adanya perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK, sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.

2. Perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi.

3. Memberikan solusi kebutuhan guru di daerah.

BACA JUGA:Market Share Daihatsu Hingga Kuartal I 2023 Naik Menjadi 21,2 Persen

Pada 2021, lanjutnya, yang bertepatan dengan masa pandemi menjadi awal rekor upaya perubahan nasib guru di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah daerah  berhasil mengajukan formasi guru ASN PPPK sebanyak lebih dari 513 ribu.

Rekor ini membuktikan bahwa para guru honorer mendapat kesempatan luas dan adil untuk memperjelas statusnya.

BACA JUGA:Gempa Bumi 6.2 Magnitudo Guncang Bengkulu, Begini Kata BMKG

“Bahkan, di masa pandemi yang banyak keterbatasan sekali pun, begitu banyak terobosan yang kami lakukan bersama berbagai pihak untuk menuntaskan permasalahan guru honorer,” jelas Menteri Nadiem.

Terobosan yang dimaksud Mas Nadiem antara lain: penyediaan ratusan ribu formasi guru ASN PPPK. Artinya, penyediaan gaji oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan guru.

Selain itu, kesempatan tiga kali seleksi yang tidak berbayar bagi para guru honorer; materi pembelajaran gratis untuk para guru honorer mempersiapkan diri mengikuti tes.

"Juga sejumlah kebijakan afirmatif untuk memudahkan guru honorer mendapatkan skor yang cukup agar dapat lulus menjadi ASN PPPK," terang Nadiem Makarim. (jun/jpnn)

 

Sumber: jpnn