EKSKLUSIF Syekh Panji Gumilang Menjawab Isu NII di Mahad Al Zaytun: Itu Bercakap Semaunya

INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM – Syekh Panji Gumilang menjawab semua tudingan yang dilamatkan kepada Mahad Al Zaytun baik soal ajaran sesat hingga Negara Islam Indonesia (NII).

Pada wawancara eksklusif dengan wartawan Radar Cirebon Group, Adun Sastra, Syekh Panji Gumilang menegaskan bahwa tudingan tersebut disampaikan oleh orang yang bicara semaunya.

Karena bicara semaunya, tentu saja tuduhan tersebut tanpa bukti. Sehingga, pihaknya memilih tidak mau terlalu menanggapi dan larut dalam polemik.

NII KW IX disebut berkembang di Mahad Al Zaytun bahkan disebut berafiliasi. Bagaimana tanggapan syekh?

BACA JUGA:Diterpa Isu Miring hingga Rusak Akidah, Kenapa Para Santri Masih Mau Masuk Al Zaytun, Oh Ternyata Ini

Merespons pertanyaan itu, Syekh Panji Gumilang justru meminta melihat langsung bagaimana lahirnya dasar negara yakni Pancasila diperingati setiap tahun di Mahad Al Zaytun.

“Tidak bakal orang yang diisukan itu, menanamkan pendidikan Pancasila kepada masyarakatnya. Yakni masyarakat pendidikan. Masyarakat pendidikan ini, tidak bisa dibawa keluar dari nilai pendidikan. Yang kita peringati ini, adalah dasar negara,” kata Syekh Al Zaytun.

Ditegaskan dia, tentunya negara yang dimaksud adalah Negara Republik Indonesia. Yang kedaulatannya diterima pada Desember 1950.  “Setiap tahun diperingati di Mahad Al Zaytun. Itu hal yang biasa dilakukan,” jelasnya.

Bahkan, nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai dasar negara yang 5 ini diajarkan di ruang kelas. 

BACA JUGA:Tidak Peduli Messi, Suporter: Kami Datang Dukung Timnas Indonesia

“Kemudian ada peringatan seperti ini, mereka disampaikan bahwa dasar negara Indonesia ini universal. Bisa dipakai negara lain kalau mau,” katanya.

Syekh Al Zaytun menambahkan, dasar negara Indonesia tersebut memang bisa universal. Misalnya, Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai negara komunis mengakui ada sesuatu yang maha besar.

Sila kedua, mengakui kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua negara juga mengenal persatuan. Demokrasi sesuai sila ke-4. Semua orang menginginkan keadilan sosial.

“Ini yang kita tanamkan. Setiap pertemuan itu yang kita sampaikan. Sekalipun dalam kurikulum dari negara itu tidak ada. Dulu ada P4 kemudian tidak ada. Selama itu jadi dasar negara, disampaikanlah di sini,” bebernya.

Sumber: