Indramayu Siap Lakukan Penataan Distribusi Bahan Pangan Demi Kendalikan Inflasi

INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM - Sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi daerah, Indramayu akan mulai lakukan penataan distribusi bahan pangan.

Hal ini diungkapkan Sekda Indramayu, Ir Aep Surahman usai penandatangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Aglomerasi Ciayumajakuning pada Capacity Building dan High Level Meeting yang dilaksanakan di NTB beberapa waktu lalu.

Selain berkomitmen agar bersinergi dengan daerah lain di Ciayumajakuning pihaknya juga mengatakan akan lakukan penataan distribusi bahan pangan.

Sekda Indramayu, Ir Aep Surahman menuturkan akan bersinergi dengan daerah lainnya di Ciayumajakuning  guna mengetahui potensi masing-masing daerah akan ketersediaan bahan pangan.

Indramayu sebabagi daerah penghasil beras tertinggi secara nasional kini dapat memproduksi beras sebanyak 1,4juta ton dan ditargetkan mencapai 1,8juta ton per tahun.

Selain itu Indramayu juga merupakan pemasok ikan terbesar di Jaawa Barat.

"Kami siap memasuk beras dan ikan ke daerah di Ciayumajakuning karena limpahan bahan pokok ini," jelasnya. 

BACA JUGA:Dramatis! Pesawat Garuda Indonesia 206 Dibajak, Pilot Ditodong Pistol, Pramugari Disekap, Penumpang Dilecehkan

Sinergitas antar daerah menurutnya harus dibangun agar distribusi bahan pokok di Ciayumajakuning bisa dipenuhi.

Setelah itu barulah bisa didistribusikan ke luar wilayah Ciayumajakuning. Sebagai langkah pengendalian inflasi, penataan jalur distribusi bahan pokok pangan harus segera dilakukan.

"Jangan sampai beras dikirim ke Jakarta terlebih dahulu dan dikirm balik ke Cirebon, oleh sebab itu penataan jalur distribusi bahan pokok harus ditata mulai dari sekarang," tuturnya.

Bentuk pengendalian inflasi lainnya yang telah dilakukan oleh Indrmaayu adalah melalun program Pusat Pangan (Puspa).

Program ini telah dibentuk sejak 2021 di berbagai desa dan Kecamatan. Masyarakat diberdayakan untuk menanam cabai, tomat dan lainnya dimana tanaman hortikultura tersebut turut memberikan sumbangan pada angka inflasi.

"Setelah studi banding di TPID Champion NTB ini, saya rasa optimalisasi pada program Puspa harus dilakukan, kami juga berharap BI bisa hadir dalam memberikan pembinaan dan pendampingan di program ini," terangnya.

Sumber: