Harga Gabah Mahal tapi Biaya Tinggi, Ketua MSP Tuding Pemerintah Tak Serius Kelola Pangan Rakyat

CIREBON, RADARCIREBON.COM -Sumini, salah seorang petani di Kabupaten Cirebon baru saja memanen padinya. Namun harga gabah yang kini sedang mahal tak cukup membuatnya sumringah.

Ya, bercocok tanam di musim kemarau selalu dihantui dengan biaya dan ongkos tanam serta perawatan yang begitu mahal.

“Harga sekarang lumayan, gabahnya kurang lebih 7000 per kilogram. Tapi biayanya juga besar, karena sulit air, mesin pompa jalan hampir setiap hari, biayanya juga lumayan besar,” ujar Sumini saat ditemui Radar Cirebon, kemarin.

Diungkapkannya, untuk setiap hari paling tidak, dirinya arus menyediakan 7 liter BBM untuk mesin menyedot air agar bisa mengairi areal lahan pertaniannya. Sehingga jika ditotal, hasil panen hanya sanggup untuk menutup biaya produksi.

BACA JUGA:LENGKAP! Segini Tarif Shuttle Bandara Kertajati dari Bandung sampai Pangandaran

BACA JUGA:Cara Unik Diskominfo Kabupaten Cirebon, Sampaikan Informasi Seputar Pemilu Melalui Media Pertunjukan Sandiwara

“Apalagi sekarang semua biaya hampir naik, beras naik, harga pangan naik, kebutuhan keluarga naik, hasil panen tidak cukup untuk biaya hidup meskipun harga gabah begitu mahal,” imbuhnya.

Diterangkannya, biaya selama tanam sampai dengan tanam begitu mahal. Sehingga meskipun mahal harganya saat panen, hasilnya hanya cukup untuk menutup kebutuhan biaya selama musim tanam.  “Harga mahal biaya juga mahal, jadi kalau dirasakan ya tidak ada untungnya juga,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum Mari Sejahterakan Petani (MSP), Bambang Mujiarto ST mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola urusan pangan rakyat dipertanyakan.

Bambang menilai, urusan pangan hanya dijadikan komoditas pencitraan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari belum mampunya Indonesia berdaulat pangan.

BACA JUGA:Damri Buka Rute Bandara Kertajati – Bandung, Tarif Rp 80.000

BACA JUGA:Terkuak! Ternyata Segini Gaji TKI Pelayan Restoran Di Brunei Darrusalam, Jumlahnya Bikin Tertarik

Pemerintah masih teragantung pada impor beras dimana pada tahun 2023, jumlah impor beras ada di angka 1,5 juta ton lebih.

“Kami jujur kecewa pada pemerintah yang terlihat tidak serius dalam urusan pangan, ngurus pangan saja seperti tidak niat, buat food estate tapi mangkrak, faktanya kan bisa dilihat, sampai dengan sekarang impor komoditas pangan seperti beras masih terjadi, padahal Indonesia punya potensi besar jadi negara yang berdaulat pangan,” tutur Bambang. (dri)

Sumber: