Asda I Jabar Tutup Evaluasi Penyelenggaraan KKS 2023 di Cirebon, Berikut Saran H Dedi Supandi

BACA JUGA:Kampusnya Didatangi Ganjar Pranowo, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Pastikan Undang Anies dan Prabowo

"Saya meminta kepada Bapeda Kabupaten Kota, dana yang telah teranggarkan di dinas-dinas ini, tolong difasilitasi penganggaran untuk bagaimana mengkoordinir dari semuanya sehingga menjadi satu kesatuan," harap H Dedi.

Jika sudah ada konsolidasi, sambungnya, maka akan terbentuk team work yang solid antara tim pembina dan instansi.

Karena pada saatnya nanti, kerjasama tersebut akan membuka jalan bahwa untuk kebutuhan dana bisa diatasi dari beberapa instansi yang termasuk dalam 9 tatanan.

Jika dalam prakteknya tidak tersedia anggaran dari satu instansi, bisa dicarikan dari instansi lain yang masih ada kaitannya.

BACA JUGA:Apa Itu Kawit Wangi di Majalengka? Ternyata Punya Potensi Wisata yang Sangat Indah

"Oh ternyata di sini ada dana, oh di instansi ini tidak ada dana, jadi seperti itu," ucapnya.

Kejadian yang terjadi di lapangan, sebut H Dedi, seringnya petugas keliru dalam mengimput data.

Karena salah input data, seolah-olah tidak ada anggaran dari pemerintah untuk mendukung proses terciptanya kabupaten kota sehat.

"Kegiatannya ada, tapi dananya tidak ada, itu karena salah input data, jadi salah terbaca," terangnya.

BACA JUGA:Jadwal Persib, Maung Bandung Kedatangan Macan Putih, Bojan Hodak: Targetnya Adalah Menang

Selain itu, untuk kebutuhan data lainnya, dirinya menegaskan setiap tim pembina mempersiapkan personel yang mumpuni dengan pengetahun soal input data.

Hal tersebut untuk menghindari terselipnya data atau catatan dokumen tentang kegiatan bagi kebutuhan KKS.

Aktivitas kegiatan atau segala bentuk laporan yang tercatat rapih dalam bentuk data digital, akan memudahkan tim dalam mengikuti suatu perlombaan.

"Jadi tidak ada lagi kota atau kabupaten yang gagal ikut perlombaan hanya karena hilangnya data dokumen," pungkasnya.*

Sumber: