FCTM Pelopori Nobar Debat Capres di Kabupaten Cirebon
![FCTM Pelopori Nobar Debat Capres di Kabupaten Cirebon](https://radarcirebon.disway.id/upload/7979b9ed1f1b854597e8ee8b3275b9a0.jpeg)
NOBAR DAN DISKUSI: Nobar debat capres bersama masing-masing TKD di Famouz Cafe, Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Minggu malam 7 Januari 2024.-ADE GUSTIANA-radarcirebon.com
Bukan saja para panelis. Simpatisan masing-masing capres ikut hadir. Atmosfer sorak-sorai di Istora Senayan Jakarta juga terasa di ruang diskusi malam itu. Terutama, ketika para capres adu argumen. Saling serang satu sama lain. Sekitar 100 pendukung dari semua capres hadir di Famouz Kafe hingga debat ketiga usai.
BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Regional JBB Suplai BBM Non Subsidi ke PLTU Suralaya Banten
Tiap panelis memberikan pernyataan penutup. Sophi Zulfia mengklaim, paslon 3 yang paling siap menjadi pemimpin Indonesia. Karena punya konsep yang baik. Bicara by data dan memberikan solusi out of the box. "Pemimpin yang mempunyai ide brilliant. Kita membutuhkan pemimpin seperti itu. Taat konstitusi dan beretika baik," jelasnya.
TKD 02 Teguh Rusiana menuturkan bahwa tema debat ketiga berkaitan dengan isu yang setiap hari jadi makanan Prabowo Subianto. Sekali lagi Jamil juga menegaskan bahwa Prabowo adalah orang teknis bukan teoritis.
“Secara bicara, memang tidak bisa memikat dengan kata-kata indah karena beliau bukan syair (penyair, red)," ucap Jamil.
Sementara Jamil Abdul Latief bilang; Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah sosok yang terlahir dari bawah. Sejak aktivis hingga pernah menduduki jabatan baik di eksekutif atau legislatif. "Dua sosok ini (Anies-Muhaimin, red) sudah siap untuk memimpin Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Bandung Prof Dr Arry Bainus drs MA sebagai penanggap memberikan nilai 6 kepada semua capres dalam debat ketiga itu. Ia mengatakan, kekurangan para capres yaitu tidak me-elaborasi kelebihan masing-masing dari apa yang telah dipaparkan dalam visi dan misi.
BACA JUGA:Bertemu dengan Kaum Milenial, Annisa Pohan Banyak Terima Curhatan
“Orang teknis seperti Pak Prabowo, biasanya emosinya tinggi. Pak Anies, biar keliatan santun, emosinya tetap ada juga," pungkas Arry.
TEKEN KONTRAK POLITIK
Bukan sebatas pragmatisme belaka. Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) dan Garda Satu FCTM punya agenda memfasilitasi para TKD dalam satu podium diskusi. Terselip intensi melalui kontrak politik bersama masing-masing TKD.
Kekhawatiran menjadikan DOB Cirebon Timur sekadar sebagai wahana meraih simpati publik masih menghantui. Apalagi di tahun politik ini. Kekhawatiran ini yang coba diantisipasi melalui perjanjian bersama masing-masing TKD.
Radar Cirebon memperoleh dokumen kontrak politik yang dimaksud. Sedikitnya, memuat 6 pasal. Pertama, ditegaskan bahwa jika pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih bersedia mengakomodir aspirasi masyarakat Cirebon Timur.
Kedua, TKD berkewajiban memperjuangkan di tingkat pusat menyoal percepatan pemekeran daerah otonomi baru Cirebon Timur. Pasal 3 disebutkan juga TKD wajib mensosialisasikan kontrak politik tersebut sedini mungkin.
Pasal 4 menyatakan Momerandum of Understanding (MoU) berlaku 5 tahun sejak ditandatangani pada Minggu malam (7/1). Pasal 5; kedua pihak setuju jika di kemudian hari ada perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah. Terakhir atau Pasal 6 soal lain-lain yang memuat tentang prinsip normatif dalam sebuah perjanjian.
BACA JUGA:Franz Beckenbauer, Sang Kaisar Sepakbola Jerman Meninggal Dunia
Ketua Garda Satu FCTM Dr H Taufik Ridwan MHum tegas bilang bahwa FCTM tidak mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu capres tertentu. Agenda politik hanya fokus pada pemekaran DOB Cirebon Timur.
"Sehingga siapapun presidennya, aspirasi kita hanya untuk pemekaran daerah otonomi baru Cirebon Timur," kata Taufik usai nobar debat Presiden bersama masing-masing TKD di Kabupaten Cirebon.
Presiden Komisaris Syntax Corporation Indonesia itu juga bilang, kontrak politik juga akan dilakukan dengan tim kampanye nasional (TKN). Dalam waktu dekat. Melalui itu diharapkan DOB yang telah paripurna di tingkat daerah tersebut bisa bergulir mulus di pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: